Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 59
Judul Kemenaker Tegaskan Lindungi Pekerja Perempuan
Nama Media republika.co.id
Newstrend Perlindungan Pekerja Perempuan
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qrvryo428/kemenaker-tegaskan-
lindungi-pekerja-perempuan
Jurnalis Ratna Puspita
Tanggal 2021-04-21 04:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Kemenaker dalam memberikan perlindungan
terhadap pekerja perempuan telah melaksanakan tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif,
dan non-diskriminatif,"
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebaliknya, perusahaan berkewajiban
memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja malam hari dan perlindungan
bagi pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemberian perlindungan itu mulai dari proses
perekrutan sampai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, pelatihan dan promosi kerja,
perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta pensiun
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmen dalam memberikan
perhatian khusus dalam pemberdayaan pekerja perempuan, termasuk melindungi dan
memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Hal ini karena pekerja perempuan
memiliki kerentanan jauh lebih besar dari pekerja pria.
KEMENAKER TEGASKAN LINDUNGI PEKERJA PEREMPUAN
JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmen dalam
memberikan perhatian khusus dalam pemberdayaan pekerja perempuan, termasuk melindungi
dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Hal ini karena pekerja perempuan
memiliki kerentanan jauh lebih besar dari pekerja pria.
"Kemenaker dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan telah melaksanakan
tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif, dan non-diskriminatif," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat mengisi Webinar bertajuk "Dakwah dan Pemberdayaan
58
