Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 54

Judul               Pekerja Perempuan yang Hamil Tidak Boleh di PHK
                Nama Media          Koran Jakarta
                Newstrend           Perlindungan Pekerja Perempuan
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            N-3
                Tanggal             2021-04-21 04:42:00
                Ukuran              164x144mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 32.800.000

                News Value          Rp 98.400.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kebijakan yang bersifat kuratif.. Kebijakan ini
              mencakup upaya pemerintah dalam larangan melakukan PHK kepada pekerja perempuan karena
              menikah, hamil, atau melahirkan

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Harus ada pelindungan agar memberikan rasa
              aman dalam pemenuhan hak-hak perempuan

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) “Seperti istirahat karena haid; istirahat 1,5
              bulan  sebelum  melahirkan  dan  1,5  bulan  sesudah  melahirkan.  Istirahat  gugur  kandung
              kesempatan menyusui; dan larangan mempekerjakan perempuan hamul pada shift malam hari,”
              i



              Ringkasan

              Perempuan  merupakan  kelompok  rentan.  Butuh  keterlibatan  semua  pihak  untuk  melindungi
              keberlangsungan aktivitas sehari-hari perempuan, tidak terkecuali di sektor ketenagakerjaan.
              Perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja perempuan
              karena hamil.



              PEKERJA PEREMPUAN YANG HAMIL TIDAK BOLEH DI PHK

              Perempuan  merupakan  kelompok  rentan.  Butuh  keterlibatan  semua  pihak  untuk  melindungi
              keberlangsungan aktivitas sehari-hari perempuan, tidak terkecuali di sektor ketenagakerjaan.
              Perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja perempuan
              karena hamil. “Kebijakan yang bersifat kuratif. Kebijakan ini mencakup upaya pemerintah dalam
              larangan melakukan PHK kepada pekerja perempuan karena menikah, hamil, atau melahirkan,”
              kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (20/4).

              Menaker  memastikan  pihaknya  berkomitmen  dalam  pemberdayaan  pekerja  perempuan.
              Pihaknya telah melaksanakan tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif, dan non-diskriminatif.

                                                           53
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59