Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

Judul Lindungi Pekerja Perempuan, Kemenaker Jalankan Tiga Kebijakan
Nama Media Investor Daily
Newstrend Perlindungan Pekerja Perempuan
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Ark
Tanggal 2021-04-21 04:51:00
Ukuran 126x115mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 24.948.000

News Value Rp 74.844.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Sebaliknya, perusahaan berkewajiban
memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja malam hari dan perlindungan
bagi pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Pemberian perlindungan itu mulai dari proses
perekrutan sampai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, pelatihan dan promosi kerja,
perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta pensiun

Ringkasan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan perhatian khusus
dan terus berkomitmen dalam pemberdayaan pekerja perempuan, termasuk dalam hal
pelindungan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak.

LINDUNGI PEKERJA PEREMPUAN, KEMENAKER JALANKAN TIGA KEBIJAKAN

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan perhatian khusus
dan terus berkomitmen dalam pemberdayaan pekerja perempuan, termasuk dalam hal
pelindungan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan, pihaknya telah melaksanakan tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif,
dan non-diskriminatif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan telah
melaksanakan tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif, dan non-diskriminatif.

Pertama, kebijakan protektif, yakni kebijakan pemerintah dalam memberi perlindungan bagi
pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Seperti istirahat karena haid; istirahat 1,5 bulan
sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, istirahat gugur kandung kesempatan
menyusui, dan larangan mempekerjakan perempuan hamil pada shift malam hari.

Kedua, kebijakan yang bersifat kuratif, yaitu kebijakan pemerintah dalam larangan melakukan
PHK kepada pekerja perempuan karena menikah, hamil, atau melahirkan. "Sebaliknya,
perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja

51