Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 147
Fauziyah mengatakan, bantuan ini memang hanya diberikan pada kelompok pekerja tertentu,
baik swasta maupun pemerintah non-PNS yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
Bagaimana dengan mereka yang tidak terdaftar? Ida mengatakan, untuk para pekerja yang
tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta mereka yang kehilangan pekerjaan
akibat PHK, bisa memperoleh bantuan dari pemerintah dalam bentuk yang lain.
Bentuk lain itu, kata dia, program Padat Karya dan Kartu Prakerja.
"Sebagaimana arahan Presiden dan Pak Menko (Bidang Perekonomian), teman-teman yang di-
PHK, dirumahkan, mendapatkan prioritas untuk batch (Kartu Prakerta) berikutnya (gelombang
5)," ujar Ida, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com , Minggu malam.
Dalam pemaparan Menaker yang disampaikan pada 12 Agustus 2020 melalui Kasubag
Pemberitaan Kemnaker Dicky Risyana, ada 6 resep kebijakan yang disiapkan pemerintah bagi
industri untuk kepentingan ketenagakerjaan.
Resep pertama, stimulus ekonomi bagi pelaku usaha.
Stimulus ini diberikan agar perusahaan tidak melakukan PHK kepada para pekerjanya di masa
pandemi Covid-19.
Selanjutnya, pemberian keringanan bagi kurang lebih 56 pekerja informal melalui insentif pajak,
relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan pemberian kredit usaha produktif.
Ketiga, meluncurkan program jaring pengaman sosial berupa pemberian bantuan sosial bagi
pekerja informal yang tergolong miskin atau rentan.
Setidaknya, ada dekitar 70,5 juta pekerja sektor ini yang tergolong dua kategori ekonomi tadi.
Resep keempat, memprioritaskan Kartu Prakerja gelombang ke-5 unuk para korban PHK
sebagaimana disebutkan sebelumnya.
Kelima, memasifkan program padat karya tunai untuk menyerap tenaga kerja.
Terakhir, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, pemberian bantuan kepada mereka
baik yang masih bekerja maupun yang sudah pulang.
Program yang diberikan misalnya program Desmigratif (Desa Migran Produktif) yang memuat 4
hal: layanan migrasi aman, usaha produktif, community parenting, dan penumbuhkembangan
koperasi desa.
.
146
