Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 149
"Yang intinya bahwa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) selaku pahlawan keluarga maupun
pahlawan devisa sudah saatnya untuk merdeka," ujar Tegap.
Narasumber yang hadir antara lain Kepala Staf Presiden Moeldoko yang diwakili oleh Deputi V
KSP Jaleswari Pramodhawardhani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kepala BP2MI Benny
Rhamdani, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Yuda Nugraha serta Wakil Ketua Komisi
IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.
Dalam acara panel dialog tersebut Tegap Harjadmo menegaskan lahirnya UU Nomor 18 tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maka kemerdekaan bagi Pekerja Migran
Indonesia akan terwujud.
Alasannya karena di dalam Undang-undang tersebut tujuh unsur yang bersama-sama harus
sinergikan dan dijalankan baik oleh regulatir di Pemerintahan Pusat maupun Daerah.
"Serta para pelaku usaha yang tentu harus dikritisi oleh Lembaga swadaya masyarakat pemerhati
Pekerja Migran Indonesia," ujar Tegap.
Adapun ketujuh unsur tersebut diantaranya : 1. Perlindungan Hukum bagi PMI di Negara
Penempatan, 2. Tata Kelola Perekrutan Calon PMI yang dilaksanakan mulai dari Pemerintah
Desa, 3. Perlindungan Ekonomi Calon PMI, PMI dan Purna PMI beserta Keluarganya, 4.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi PMI, 5. Layanan Terpadu
Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Perlindungan PMI, 6. Tata Kelola Penempatan dan
Perlindungan PMI oleh P3MI, 7. Tata Kelola kepulangan PMI setelah selesai masa kontrak serta
yang bermasalah, Tegap meyakini apabila Tujuh Komponen ini dapat disinergikan dengan baik,
terukur dan akutabel maka Pekerja Migran Indonesia akan menjadi PMI Cerdas dan PMI
Merdeka..
148
