Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Nekat memalsukan data bantuan Rp 600.000 untuk pekerja
bergaji di bawah Rp 5 juta , akan dikenakan sanksi.
Diketahui, diterapkannya sanksi pemalsuan data bantuan Rp 600 ribu untuk pekerja gaji di
bawah Rp 5 juta , telah sesuai dengan perundang-undangan.

Selain bahas sanksi manipulasi data bantuan Rp 600.000, perlu diketahui juga cara mendapat
bantuan Rp 600.000 untuk pekerja di bawah gaji Rp 5 juta .

Selain itu dibahas juga mengenai syarat penerima bantuan Rp 600.000 untuk para pekerja
dengan gaji di bawah 5 juta.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan Rp 600.000 bagi
pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Terbaru, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah telah menerbitkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Permennaker No 14 Tahun 2020 ini diterbitkan pada 14 Agustus 2020 lalu.

Berdasarkan Permennaker No 14 Tahun 2020 itu, alur pencairan bantuan Rp 600.000 diatur
dalam Pasal 5 dan 6.
Adapun tahapannya sebagai berikut: 1. Data calon penerima bantuan pemerintah bersumber
dari data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan .

2.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan.

3. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima
bantuan.

4. Daftar calon penerima bantuan dimaksud disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada
Menteri Tenaga Kerja 5. Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Penerima Bantuan.

6. KPA menyampaian surat perintah membayar langsung bantuan pemerintah kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara menyalurkan bantuan pemerintah melalui bank
penyalur.

8. Proses penyaluran bantuan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening
penerima bantuan.

Syarat Penerima Bantuan Adapun calon penerima bantuan harus memenuhi sejumlah syarat.

Hal itu diatur dalam Pasal 3 yakni: - Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor
induk kependudukan; - Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; - Pekerja/Buruh
penerima Gaji/Upah; - Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020; - Peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir
yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS
Ketenagakerjaan ; dan - Memiliki rekening bank yang aktif.

166