Page 263 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

SIAP-SIAP CEK ATM BANTUAN PEMERINTAH RP 600 RIBU SEGERA CAIR, UANGNYA
BOLEH BUAT DP MOTOR ATAU BAYAR CICILAN MOTOR?
- Horee duit bantuan pemerintah Rp 600 ribu segera cair, emang boleh buat DP motor atau
bayar cicilan motor kredit? Enggak lama lagi uang bantuan dari pemerintah untuk bikers yang
gajinya di bawah Rp 5 juta segera cair.

Bantuan tunai Rp 600 ribu ini cukup membantu dan bisa dimanfaatkan bikers yang
menerimanya.

Rencananya bantuan pemerintah Rp 600 ribu ini akan diberikan selama 4 bulan nonstop.

Jadi bikers siap-siap ke ATM cek saldo untuk memastikan.

Pemerintah akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) berupa bantuan tunai kepada
karyawan swasta non-BUMN sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan.

Penerima bantuan merupakan karyawan swasta non-BUMN yang bergaji di bawah Rp 5 juta dan
terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan ini diberikan dalam rangka mendongkrak konsumsi masyarakat untuk memulihkan
pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Perencana keuangan, Ahmad Gozali, mengatakan bantuan karyawan Rp 600.000 merupakan
kabar baik, dan pastinya membawa dampak positif bagi karyawan yang menerima bantuan.

Bagi karyawan swasta yang nantinya menerima bantuan, Gozali menyarankan agar
memanfaatkannya untuk berbelanja produk lokal dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang
ada di lingkungan masing-masing.

"Hal ini akan punya dampak paling signifikan untuk ekonomi nasional. Menjaga roda ekonomi
tetap berputar, sehingga bisa menghindarkan dari resesi," kata Gozali saat dihubungi
Kompas.com, Rabu (12/8/2020).

Terkait jenis produk lokal yang dibeli, dia tak menyarankan produk spesifik.

Sebab, kata dia, intinya adalah menggerakkan roda perekonomian.

"Tapi kan dari sudut pandang penerima juga punya kepentingan untuk jaga-jaga, jika resesi
benar terjadi atau ekonomi terus melemah. Kalau dari kepentingan penerima, saya lebih
sarankan belanjanya kebutuhan pokok," kata Gozali.

Bantuan harus diperluas Di sisi lain, Gozali menyarankan pemerintah juga memperluas bantuan
ke para pekerja informal yang tak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan para korban pemutusan
hubungan kerja (PHK).

"Ada lebih banyak karyawan sektor informal daripada sektor formal. Di sektor formal pun ada
yang sudah kena PHK atau pemutusan kontrak, kan mereka sudah bukan anggota BP Jamsostek
lagi," kata Gozali.

Menurut dia, kategori pekerja informal dan korban PHK saat ini lebih memerlukan bantuan dari
pemerintah.

Sehingga, jika ingin mendapat dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, Gozali
menyarankan untuk memperluas penerima manfaat bantuan.

262