Page 518 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 518
Judul Serahkan Sayur dan Ubi ke Ketua DPRD Jambi, Gestur Jambi Tolak
RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Nama Media jamberita.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jamberita.com/read/2020/08/14/5961111/serahkan-sayur-dan-
ubi-ke-ketua-dprd-jambi-gestur-jambi-tolak-ruu-omnibus-law-cipta-
kerja/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-14 11:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Suara Tuntutan Rakyat Jambi ( GESTUR-
Jambi ) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jambi Jumat (14/8/2020).
SERAHKAN SAYUR DAN UBI KE KETUA DPRD JAMBI, GESTUR JAMBI TOLAK RUU
OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Suara Tuntutan Rakyat Jambi ( GESTUR-
Jambi ) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jambi Jumat (14/8/2020). Mereka yang tergabung
yakni yang terdiri dari KPA.Jambi, SP. Danamon, SP.Demokratik, WALHI Jambi, STT, PPJ,
Grindsick-Rambu House, Gema Petani Jambi, GMNI Jambi Kehadiran massa aksi ini adalah untuk
menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menariknya dalam aksi tersebut petani juga
menyerahkan sayur-sayuran dan ubi kepada ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto sebagai
bentuk penolakan.
Aliansi Gestur dalam menyebutkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja khususnya ditargetkan
Pemerintah mampu meningkatkan daya tarik investor karena penyederhanaan perizinan yang
ditawarkan serta izin atas tanah selama 90 tahun. Sasaran utama Cipta Kerja adalah memastikan
fleksibilitas tenagakerja dengan sistem pengupahan yang lemah. Buruh dieksploitasi dalam
status pekerja kontrak karena perusahaan tidak diwajibkan untuk mengangkat status menjadi
pekerja tetap.
Peran serta serikat buruh juga dipangkas melalui skema PHK yang berubah sifatnya menjadi
individual, perusahaan tidak diwajibkan untuk terlebih dahulu mengambil tindakan preventif
serta melakukan perundingan. Dengan membaca RUU Omnibus Law Cipta Kerja, kita semua
dapat memprediksi bahwa union busting alias pemberangusan serikat akan kian marak terjadi.
Selain itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga dinilai mengkhianati amanat UUD 1945, UUPA
1960, dan TAP MPR IX/2001 dengan memperdagangkan sumber-sumber agraria.
Di tahun 2019 sendiri, letusan konflik agraria mencapai 279 kasus yang meliputi berbagai sektor
baik perkebunan, HTI dan pertambangan. Kekhawatiran akan eksploitasi sumberdaya alam
semakin tidak terkontrol ketika RUU Omnibus Law melegitimasi hal tersebut.
517
