Page 519 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 519
Adapun dalam sektor lingkungan, RUU tersebut berusaha menghilangkan partisipasi masyarakat
dalam penentuan hak dan izin atas lingkungannya, ini sebagai bentuk ketakutan pemerintah atas
perlawanan masyarakat sipil melalui gugatan izin AMDAL yang dalam beberapa kesempatan
berhasil dimenangkan.
Proses penunjukkan kawasan hutan juga tidak lagi melalui tahap penentuan tapal batas dan
penetapan sehingga mengancam eksistensi serta pemenuhan hak masyarakat adat akan
wilayahnya.
Agenda besar reforma agraria merupakan harapan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan
mereka, namun reforma agraria hanya dijadikan lip service oleh pemerintah, karena ideologi dan
pasal-pasalnya justru bertentangan dengan tujuan reforma agraria. Pemerintah justru secara
sadar melegitimasi monopoli dan penguasaan tanah oleh kelompok korporasi dan elit bisnis.
Dari mulai pembahasan yang cacat prosedur hingga penolakan yang datang dari berbagai
elemen masyarakat karena RUU ini dianggap memiliki agenda terselubung yang mendorong
liberalisasi pasar tanah sehingga membahayakan keselamatan petani, buruh tani dan masyarakat
agraris di pedesaan.
Maka dengan ini Gerakan Suara Tuntutan Rakyat Jambi menyatakan : Tolak RUU Omnibuslaw
Cipta Kerja Laksanakan Reforma Agraria Sejati Hentikan Kriminalisasi dan Intimidasi Buruh,
Petani, Mahasiswa, Aktivis Agraria dan Aktivis Lingkungan, Tolak PHK dan Upah Murah Stop
Union Busting, Berikan Perlindungan Buruh Perempuan yang Bekerja Malam dan Stop Eksploitasi
Buruh Perkebunan, Hentikan Legitimasi Investasi Perusak Lingkungan Hentikan Perampasan
dan penghancuran Ruang Hidup Rakyat, Hentikan Percepatan Krisis Lingkungan Hidup Akibat
Investasi Perusak Lingkungan dan Penyebab Bencana Wujudkan Pendidikan Gratis Berikan
Jaminan Kesehatan Stop Covid 19.(*).
518
