Page 569 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 569
Pemerintah berencana memberikan bantuan sebesar Rp600.000 kepada pekerja dalam waktu
empat bulan. Rencananya, bantuan itu akan dicairkan dalam dua termin atau Rp1.200.000 juta
sekali diserahkan ke pekerja. Pencairan tahapan pertama akan dilakukan pada September depan.
"Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan adalah buruh yang bekerja di perusahaan yang
sudah relatif baik. Justru mereka yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, yang bekerja di
perusahaan yang sering mengebiri hak-hak buruh," tuturnya dalam keterangan tertulis yang
diterima SINDOnews , Jumat (14/8/2020).
Pandemi Covid-19 ini bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi perekonomian
masyarakat. Obon mengungkapkan banyak pekerja yang saat ini tidak menerima upah secara
utuh, terutama yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Sudahlah upah setengah dan tidak diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan, sekarang tidak
mendapatkan bantuan upah dari pemerintah. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga,"
tegasnya.
Anggota Fraksi Gerindra itu menjelaskan penyebab para buruh itu tidak terdaftar dalam BPJS
Ketenagakerjaan karena lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah seharusnya
menindak perusahaan nakal yang tidak mengikutsertakan buruhnya dalam BPJS.
"Apalagi ada sanksi pidana penjara dan denda bagi perusahaan. Jangan karena kesalahan
pengusaha dan lemahnya penegakan aturan ketenagakerjaan, buruh yang dihukum dengan
tidak mendapatkan bantuan," pungkasnya.
(muh).
568
