Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 62
mempersyaratkan, transportasi lokal dari dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia
dan akomodasi
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Saya harapkan
Pakta Integritas ini akan benar-benar dilaksanakan oleh P3MI dan bukan hanya janji kosong
semata. Saya juga menegaskan kepada kita semua, terutama seluruh jajaran BP2MI bahwa inilah
saat kita bersama untuk mengubah paradigma, memberikan pelayanan menyeluruh bagi PMI
baik sebelum, selama dan setelah bekerja dan dari multi aspek, baik aspek hukum, aspek
ekonomi dan aspek sosial. Inilah saatnya pembahan
Ringkasan
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan,
negara tidak boleh kalah dari sindikat pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia (PMI).
Sebagai hadiah istimewa untuk pekerja migran dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT)
Kemerdekaan ke-75 RI, BP2MI membebaskan biaya penempatan PMI dan melaunching Satuan
Tugas (Satgas) Pemberantasan Pengiriman ilegal PMI, pembebasan biaya penempatan serta
modernisasi sistem.
PEMERINTAH BEBASKAN BIAYA PENEMPATAN PMI
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan,
negara tidak boleh kalah dari sindikat pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia (PMI).
Sebagai hadiah istimewa untuk pekerja migran dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT)
Kemerdekaan ke-75 RI, BP2MI membebaskan biaya penempatan PMI dan melaunching Satuan
Tugas (Satgas) Pemberantasan Pengiriman ilegal PMI, pembebasan biaya penempatan serta
modernisasi sistem.
"Sejak sertijab 4 bulan lalu, saya sudah mengidentifikasi bahwa persoalan terbesar PMI adalah
kuatnya sindikasi yang melibatkan berbagai oknum, baik di jajaran pemerintahan maupun di luar
pemerintahan. Oleh karenanya, saya menggariskan kebijakan yang tegas untuk kita bersama-
sama memerangi sindikat pengiriman ilegal PMI yang selama ini menjadi akar karut marutnya,
berantakannya persoalan penempatan PMI.
Sehingga negara tidak dapat memberikan pelindungan maksimal, selain juga dirugikan akibat
hilangnya potensi remitansi," jelas Benny saat Konferensi Pers di Aula BP2M1. Jakarta, Senin
(17/8).
Menurut Benny, pada 17 Agustus 2020. seraya merayakan 75 tahun Indonesia merdeka, BP2MI
me-launching Satgas Pemberantasan Pengiriman ilegal PMI yang akan didorong menjadi bagian
dari Gugus Tugas Nasional sehingga memiliki kewenangan yang kuat, mampu berkoordinasi
dengan K/L maupun Pemerintah Daerah serta dapat menjangkau hingga Pemerintah di level
desa.
"Perlu saya sampaikan. Satgas ini akan melakukan pencegahan dan penanganan sindikat ilegal
PMI landbased dan seabased, dan beroperasi di daerah-daerah perbatasan, di kantong-kantong
PMI, serta melakukan pencegahan dan penanganan di negara tujuan penempatan tertentu."
ujarnya.
Ia menambahkan, satgas ini juga melibatkan kelompok -kelompok masyarakat sipil, kalangan
ormas keagamaan, serta para akademisi untuk menguatkan efektivitas kerja dari satgas
61
