Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

tersebut. "Kita akan buktikan, kita bisa melakukannya. Negara tidak akan kalah dengan mereka,
seberapa pun kuatnya mereka, sebesar apapun jaringan mereka, kita akan sikat tuntas."
tegasnya.

Susunan keanggotaan pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI terdiri dari Ketua Satuan
Tugas Benny Rhamdani, Ketua Harian Gugus Tugas Komisaris

Jenderal Polisi Suhardi Alius. Wakil Ketua Harian Mas Achmad Santoso serta Sekretariat dan
Kelompok Pakar dari internal BP2MI.

Pembebasan Biaya

Sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, terutama Pasal 30. BP2MI telah menerbitkan Peraturan BP2MI yang progresif
dan revolusioner melalui pembebasan biaya penempatan melalui Peraturan BP2MI Nomor
09/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

"Kita sadari bersama, salah satu masalah yang menjerat PMI bahkan keluarganya adalah jerat
utang yang sangat berat yang pada akhirnya mengubur cita-cita saudara-saudara kita untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga mereka," ujarnya.

Ia menambahkan. PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan berupa tiket keberangkatan. tiket
pulang, visa kerja, legalisasi Perjanjian Kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa
perusahaan. penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI,
pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri.

"PMI juga tidak dikenakan biaya untuk pemeriksaan kesehatan tambahan jika negera tertentu
mempersyaratkan, transportasi lokal dari dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia
dan akomodasi," tegas Benny.
Peraturan BP2MI tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI tersebut akan membebaskan
biaya penempatan pada 10 jenis jabatan yang terkategorikan sebagai jabatan informal dan
jabatan rentan yang kesepuluh jabatan tersebut antara lain pengurus rumah tangga, pengasuh
bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru masak.

supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan. petugas lading/perke-
bunan. awak kapal perikanan migran. Benny mengatakan, peraturan BP2MI tersebut juga
mengatur secara tegas pelarangan terhadap pembebanan biaya pinjaman yang kerap kali
dipaksakan secara sepihak dan dipotong dari penghasilan para PMI. Hal-hal inilah yang selama
ini menjadikan PMI tidak dapat merealisasikan mimpi-mimpinya untuk meraih kesejahteraan
keluarga.

Berlakunya peraturan BP2MI maupun kebijakan pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI
ini tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh pihak, termasuk dari P3MI yang diwakili oleh
Asosiasi P3MI. Maka dari itu. dukungan asosiasi dalam bentuk Pakta Integritas ini akan makin
menguatkan optimisme kita semua terhadap keberlakuan peraturan Badan tersebut.

"Saya harapkan Pakta Integritas ini akan benar-benar dilaksanakan oleh P3MI dan bukan hanya
janji kosong semata. Saya juga menegaskan kepada kita semua, terutama seluruh jajaran BP2MI
bahwa inilah saat kita bersama untuk mengubah paradigma, memberikan pelayanan menyeluruh
bagi PMI baik sebelum, selama dan setelah bekerja dan dari multi aspek, baik aspek hukum,
aspek ekonomi dan aspek sosial. Inilah saatnya pembahan," tegas Benny. [E-8]

SWiOANItO OE SACUOAO

Benny Rhamdani

62