Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Oktober nanti. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya siap all-out melakukan pembahasan.
Per hari ditarget 50sampai 100 daftar inventarisasi masalah (DIM). Artinya, dengan 1.700DIM
yang masih tersisa, dibutuhkan waktu 17 sampai 34 hari kerja. "Kalau hitungan normal, kita bisa
selesaikan 100 DIM per hari," kata Supratman kemarin (17/8).

Nah, jika dalam sehari pembahasan bisa menuntaskan 100 DIM, hanya dibutuhkan waktu 17
hari untuk bisa menyelesaikan 1.700 DIM yang masih tersisa. Jika berjalan lancar; ujar
Supratman, pada pertengahan September nanti pembahasan DIM RUU Ciptaker sudah bisa
selesai. "Tapi, tentu saya tidak bisa jamin (dapat berjalan lancar, Red). Sangat bergantung pada
dinamika di fraksi-fraksi," jelasnya.

Target baleg itu cukup realistis. Apalagi, kelompok buruh yang selama ini paling getol menolak
RUU tersebut sudah berhasil dijinakkan. Itu terjadi setelah konfederasi buruh bersedia digandeng
DPR untuk masuk dalam tim kerja bersama dalam membahas omnibus law, khususnya yang
terkait klaster ketenagakerjaan. "Saya yakin ini suatu sinergi yang baik antara buruh, DPR, dan
pemerintah," ucapnya.

Selama ini klaster ketenagakerjaan memang paling ditentang kaum buruh karena dianggap
merugikan pekerja dan menguntungkan pemodal atau pengusaha Misalnya soal rencana
penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT),
diperluasnya outsourcing, penghapusan pesangon, hingga kemudahan mempekerjakan unskill
workers (buruh kasar) asing. Nah, melalui tim kerja bersama, Supratman berharap bisa
mengakomodasi aspirasi serikat pekerja tersebut.

Sanksi pidana bagi pengusaha menimbulkan kontroversi karena dalam draf awal dihilangkan
Tapi, panja sudah mengembalikan sanksi pidana dalam RUU Ciptaker.

Lebih jauh disampaikan, dalam setiap pembahasan, DPR tidak serta-merta menyepakati klausul
pasal-pasal yang disodorkan pemerintah. "Panja tidak sekadar menerima cek kosong dari
pemerintah," klaimnya.

Diungkapkan, beberapa norma usulan pemerintah dalam draf omnibus law dirombak total. Salah
satunya soal kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Awalnya, beber
Supratman, kewenangan pemda dipangkas dan diambil alih pemerintah pusat Salah satunya
perizinan berusaha yang kewenangannya jadi domain pusat "Tapi, dalam perkembangannya,
kewenangan daerah sudah dikembalikan lagi," imbuh Supratman.
Norma lainnya menyangkut sanksi. Di draf awal, seluruh ketentuan sanksi pidana dalam RUU
Ciptakerdihilangkan. Namun, panja meminta pemerintah mengembalikan ketentuan pidana
tersebut Seperti yang terkait dengan persoalan kesehatan, perusakan lingkungan, dan
keselamatan masyarakat sekitar usaha. "Tidak boleh tidak Sanksi pidana harus hadir agar
masyarakat mendapat perlindungan," tutur politikus Gerindra itu. (mar/c9/fat)

68