Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK
besar-besaran akibat Covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka seolah-olah tutup mata dengan
adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas
Omnibus Law," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya yang diterima
Republika, Senin (17/8).

Said menilai cita-cita kemerdekaan sulit diwujudkan jika RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)
disahkan. Hal ini karena dalam RUU yang saat ini sedang dibahas di DPR itu ada sejumlah pasal
yang justru akan mereduksi hak-hak kaum buruh dan masyarakat kecil yang lain.

"Jadi bukannya keadilan sosial yang akan didapatkan kaum buruh, tetapi masa depan dan hak-
hak kami akan dikorbankan dengan adanya undang-undang sapu jagad itu," ujarnya.

Aksi yang rencananya akan digelar di Jakarta tersebut akan diikuti puluhan ribu buruh di DPR RI
dan ribuan buruh di kantor Menko Perekonomian. Aksi serupa juga serentak dilakukan di
berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama.
"Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain Jawa Barat di Gedung Sate Bandung,
Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya," ungkap
Said.

Aksi serupa juga akan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau,
Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Makasar, Manado, Kendari, Mataram,
Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya. "Apabila DPR dan pemerintah tetap memaksakan untuk
pengesahan RUU Cipta Kerja, bisa saya pastikan aksi-aksi buruh dan elemen masyarakat sipil
yang lain akan semakin membesar," tegasnya.

Sebelumnya KSPI juga mengancam akan menggelar aksi pada 14 Agustus 2020 lalu tepat pada
saat sidang tahunan MPR digelar. Namun aksi besar-besaran tersebut batal dilakukan.

71