Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020

REGULASI DINILAI BISA ATASI DISRUPSI

Pemerintah menilai Undang-Undang Cipta Kerja diperlukan untuk mengatasi permasalahan
pengangguran. Regulasi tersebut juga dibutuhkan agar Indonesia mampu memanfaatkan
momentum bonus demografi hingga 10-15 tahun mendatang.

Bonus demografi, yakni proporsi usia kerja (15-65 tahun) yang lebih besar dibandingkan dengan
bukan usia kerja, dinilai dapat menciptakan potensi pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.
"Peluang ini harus dikelola secara baik agar mendatangkan berkah dan bukan beban atau
bencana demografi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di
Jakarta, Senin (7/12/2020).
Airlangga mengatakan hal itu dalam pidato kunci secara virtual pada acara Serap Aspirasi
Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor UMKM, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan
Informasi, dan Kesehatan. Secara paralel, dalam ruang virtual berbeda, dilakukan serap aspirasi
UU Cipta Kerja untuk sektor industri, perdagangan, haji dan umrah, serta jaminan produk halal.
Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, menurut Airlangga, saat ini telah terdisrupsi akibat
pandemi Covid-19. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat 29,12 juta orang
terdampak Covid-19. "Perinciannya, 5,09 juta orang menjadi penganggur dan 24,03 juta orang
mengalami pengurangan jam kerja atau bekerja lebih pendek dari waktu seharusnya," kata
Airlangga.

Merujuk data Badan Pusat Statistik, jumlah penganggur di Indonesia pada Agustus 2020
mencapai 9,77 juta orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan Agustus 2019 yang
tercatat 7,10 juta orang.

Di sesi paparan, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan,
setiap tahun ada penambahan 2,7 juta orang hingga 3 juta orang angkatan kerja baru yang
membutuhkan lapangan pekerjaan. "Lapangan kerja dibutuhkan agar Indonesia dapat
memanfaatkan bonus demografi," ujarnya.

Penciptaan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, menurut Anwar, harus dilakukan
dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi pekerja dan buruh. Selain itu, sebagai
konsekuensi dari bonus demografi, kemunculan angkatan kerja dari generasi milenial pun
menjadi perhatian.

Karakteristik angkatan kerja generasi milenial adalah memiliki beberapa nilai yang berbeda.
Mereka bisa bekerja dari mana pun dan kapan pun. "Persepsi mereka tentang jenis pekerjaan,
jam kerja, dan tempat kerja itu menjadi isu-isu ketenagakerjaan yang juga harus kita respons,"
kata Anwar.

Terkait hal-hal tersebut, dia menuturkan, UU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan menyasar tiga
kelompok, yakni angkatan kerja yang belum bekerja, pekerja atau buruh yang saat ini bekerja,
dan pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rully Indrawan
mengatakan, selama ini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyerap sekitar 97 persen
tenaga kerja di Indonesia. "Dalam konteks UU Cipta Kerja, hal ini jadi PR (pekerjaan rumah)
besar. Sebab, lapangan kerja ke depan diharapkan mampu mengakomodasi berbagai
kepentingan untuk bekerja dan sejahtera atas pekerjaannya itu," katanya.

Rully menambahkan, UU Cipta Kerja dan berbagai rancangan peraturan pemerintah turunannya
diupayakan dapat mengembangkan UMKM. Berbagai hambatan birokrasi dihilangkan dan
bermacam dukungan diberikan agar UMKM semakin efisien dan skala ekonominya meningkat.

19