Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020
P. 68
Judul Pemerintah Klaim Sudah Perbaiki Tata Kelola Penempatan PMI
Nama Media bisnis.com
Newstrend Regulasi Penempatan PMI
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201207/12/1327713/pemerintah-
klaim-sudah-perbaiki-tata-kelola-penempatan-pmi
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2020-12-07 20:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Aris Wahyudi (Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (ESDM)
Pelindungan PMI itu dari hulu sampai hilir, dari kampung halaman hingga pulang kembali ke
kampung halaman. Untuk itu, program dan kebijakan ini harus bisa melibatkan semua
stakeholder
positive - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN) Untuk community parenting dan koperasi ini perlu
peningkatan karena di beberapa tempat ada yang belum tersentuh pilar tersebut
neutral - Eva Trisiana (Direktur PPTKLN) Jangan sampai Desmigratif yang sudah diluncurkan
sejak 2016, ada hal-hal yang perlu diperbaiki tapi didiamkan. Kita evaluasi dulu, baru ke depan
lakukan lagi dengan langkah-langkah perbaikan merujuk pada hasil hasil evaluasi tersebut
neutral - Aria Nugrahadi (Kabid Destinasi Pariwisata DIJ) Himbauan ini bukan tanpa alasan,
namun untuk melindungi warga DIY yang bekerja di luar negeri. Sebab kasus PMI bermasalah
paling banyak terjadi pada sektor informal
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan sejumlah perbaikan tata kelola dalam penempatan
dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) telah dilakukan. Staf Ahli Menaker Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Aris Wahyudi mengatakan bahwa UU Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan regulasi yang baik.
PEMERINTAH KLAIM SUDAH PERBAIKI TATA KELOLA PENEMPATAN PMI
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan sejumlah perbaikan tata kelola dalam
penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) telah dilakukan.
Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Aris Wahyudi mengatakan
bahwa UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan
67
