Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020
P. 69
regulasi yang baik. Aturan ini pun disebutnya memiliki cita-cita agar PMI beserta keluarganya
benar-benar dapat terlindungi, baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah
bekerja.
"Pelindungan PMI itu dari hulu sampai hilir, dari kampung halaman hingga pulang kembali ke
kampung halaman. Untuk itu, program dan kebijakan ini harus bisa melibatkan semua
stakeholder," kata Aris dalam sebuah workshop yang digelar di Yogyakarta sebagaimana dikutip
dari keterangan resmi, Senin (7/12/2020).
Adapun sejumlah perbaikan tata kelola yang telah dilakukan mencakup program kerja sama luar
negeri, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Desa Migran Produktif (Desmigratif), dan
pembentukan Satgas Pencegahan PMI Nonprosedural. Sementara itu, Direktur Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Eva Trisiana mengatakan Kemnaker telah melakukan
evaluasi internal dan masih menunggu hasil evaluasi terhadap salah satu programnya, yaitu
program Desmigratif.
Evaluasi tersebut menyangkut perbandingan desa yang memiliki intervensi Desmigratif maupun
desa tanpa intervensi Desmigratif terkait tata kelola penempatan dan perlindungan PMI. Meski
belum komprehensif, dari evaluasi awal, Eva mengatakan terlihat dua pilar Desmigratif cukup
dilakukan secara baik, yakni pilar layanan imigrasi dan usaha produktif.
"Untuk community parenting dan koperasi ini perlu peningkatan karena di beberapa tempat ada
yang belum tersentuh pilar tersebut," ujarnya.
Eva mengungkapkan sebagai upaya perlindungan pekerja migran dan keluarganya, Kemnaker
telah membangun 402 Desmigratif selama 2016 sampai 2019. Tetapi, mengingat adanya
pelaksanaan evaluasi sepanjang 2020, maka untuk tahun ini belum ada lagi penambahan desa.
"Jangan sampai Desmigratif yang sudah diluncurkan sejak 2016, ada hal-hal yang perlu
diperbaiki tapi didiamkan. Kita evaluasi dulu, baru ke depan lakukan lagi dengan langkah-langkah
perbaikan merujuk pada hasil hasil evaluasi tersebut," kata Eva.
Dalam kesempatan sama, Kadisnaker DIY Aria Nugrahadi mengatakan bahwa meskipun DIY
bukan termasuk "kantong PMI", tetapi minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri cukup
tinggi. Sesuai imbauan Gubernur DIY, pihaknya tidak memberangkatkan PMI di sektor informal
dan hanya memberangkatkan PMI di sektor formal.
"Himbauan ini bukan tanpa alasan, namun untuk melindungi warga DIY yang bekerja di luar
negeri. Sebab kasus PMI bermasalah paling banyak terjadi pada sektor informal, " ujarnya.
68
