Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2020

KEMNAKER: REGULASI PENEMPATAN PMI HARUS DIDUKUNG PROGRAM TEPAT

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperbaiki tata kelola penempatan dan
pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perbaikan tata kelola tersebut dilakukan pada sisi
regulasi, program dan upaya penempatan PMI di luar negeri.

"Saat ini, kita memiliki regulasi yang baik dalam penempatan dan pelindungan PMI, yaitu UU
Nomor 18 Tahun 2017. UU ini tentu harus didukung dengan program dan upaya yang baik, agar
UU ini dapat diimplementasikan dengan baik," ucap Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Manusia (ESDM), Aris Wahyudi dalam pernyataan resmi yang diterima, Senin
(7/12).
Ia mengatakan UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagai regulasi yang baik karena UU ini memiliki cita-
cita agar PMI beserta keluarganya benar-benar dapat terlindungi, baik pada masa sebelum
bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Sedangkan dari sisi program dan kebijakan, Aris menyebut bahwa dalam beberapa tahun
terakhir, Kemnaker telah membuat sejumlah upaya perbaikan tata kelola penempatan dan
pelindungan PMI. Beberapa di antaranya adalah program kerja sama luar negeri; Layanan
Terpadu Satu Atap (LTSA); Desa Migran Produktif (Desmigratif); dan pembentukan Satgas
Pencegahan PMI Nonprosedural.

"Pelindungan PMI itu dari hulu sampai hilir, dari kampung halaman hingga pulang kembali ke
kampung halaman. Untuk itu, program dan kebijakan ini harus bisa melibatkan semua
stakeholder," tutur Aris.

Direktur Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker, Eva Trisiana,
mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi internal dan masih menunggu hasil evaluasi
terhadap salah satu programnya, yaitu program Desmigratif. Evaluasi tersebut tentang
perbandingan desa yang ada intervensi Desmigratif maupun desa tanpa intervensi Desmigratif
terkait tata kelola penempatan dan perlindungan PMI. Meski belum komprehensif, dari evaluasi
awal, terlihat dua pilar Desmigratif cukup dilakukan secara baik, yakni pilar layanan imigrasi dan
usaha produktif.

"Untuk community parenting dan koperasi ini perlu peningkatan karena di beberapa tempat ada
yang belum tersentuh pliar tersebut," tutur Eva.

Eva mengatakan, sebagai upaya perlindungan pekerja migran dan keluarganya, Kemnaker telah
membangun Desmigratif sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, sebanyak 402 Desmigratif telah
terbangun. Namun mengingat adanya pelaksanaan evaluasi sepanjang tahun 2020, maka untuk
tahun ini belum ada lagi penambahan desa.

"Jangan sampai desmigratif yang sudah diluncurkan sejak 2016, ada hal-hal yang perlu diperbaiki
tapi didiamkan. Kami evaluasi dulu, baru ke depan lakukan lagi dengan langkah-langkah
perbaikan merujuk pada hasil evaluasi tersebut," kata Eva.

Tiga RPP Sebelumnya Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny
Rhamdani mengatakan ada tiga Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU No.
18/2017 yang masih belum diselesaikan. Padahal, kata Benny, tiga RPP itu sangat dibutuhkan
pada waktu sekarang ini.

Ketiga RPP tersebut tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Penempatan dan
Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran; serta tentang tugas
dan wewenang atase ketenagakerjaan.

91