Page 144 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021
P. 144

KEMNAKER TERUS BERUPAYA BUKA PELUANG PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa setiap negara mengambil kebijakan
              masing-masing dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, tak terkecuali
              kebijakan menutup sementara dari masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI).

              "Tidak dipungkiri terdapat kebijakan negara penerima yang untuk sementara menutup masuknya
              Pekerja Migran Indonesia ke negara tersebut," ucap Menaker Ida di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

              Namun  demikian,  kata  Menaker  Ida,  Kementerian  Ketenagakerjaan  terus  mengadakan
              komunikasi, penjajakan, dan kerja sama untuk dapat membuka peluang penempatan.

              "Kami terus berkomunikasi, dari mulai sebelum PPKM hingga saat ini. Komunikasi ini tentunya
              juga  melibatkan  Perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  serta  koordinasi  dengan  lintas
              kementerian/lembaga," ucapnya.
              Menaker  Ida  Fauziyah  (c)2021  Menurutnya,  Pemerintah  tengah  fokus  berupaya  agar  lokasi
              favorit  tujuan  penempatan  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  PMI.  Ia  mencontohkan
              bagaimana dibukanya penempatan PMI ke Hong Kong kembali per 30 Agustus 2021, melalui
              rangkaian  negosiasi  oleh  Perwakilan  RI  dan  koordinasi  lintas  kementerian/lembaga  terkait
              penyiapan  mekanisme  teknis  untuk  pemenuhan  persyaratan  yang  diminta  Pemerintah  Hong
              Kong.

              Ia menambahkan, upaya juga telah dan terus dilakukan Pemerintah dengan otoritas Taiwan.
              Pemerintah  disebutnya  terus  melakukan  persiapan-persiapan  untuk  meyakinkan  keseriusan
              Indonesia dalam pengelolaan proses persiapan untuk meminimalkan risiko terinfeksi Covid-19.

              "Pemerintah juga terus berupaya melakukan penjajakan penyiapan kerja sama dengan negara-
              negara, meski pun dengan rencana implementasi tidak dalam waktu dekat," ucapnya.
              Ia menjelaskan, bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri adalah hak dan pilihan setiap
              tenaga  kerja.  Pemerintah  dalam  hal  ini  berkewajiban  untuk  memfasilitasinya,  baik  melalui
              layanan-layanan maupun pengaturan atau tata kelola pelaksanaan penempatan pekerja migran
              Indonesia.

              "Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan CPMI atau PMI beserta
              keluarganya  dalam  rangka  mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan  hak  dalam  keseluruhan
              kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja," ucapnya.
              [hhw].






















                                                           143
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149