Page 62 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021
P. 62
Judul Turunan UU Ciptaker Tak Beri Ruang Buruh Negosiasi Kenaikan UMP
Nama Media bisnis.com
Newstrend Penetapan UMP 2022
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210908/12/1439832/turunan-uu-
ciptaker-tak-beri-ruang-buruh-negosiasi-kenaikan-ump
Jurnalis Nyoman Ary Wahyudi
Tanggal 2021-09-08 17:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dari proses
demokratisasi ini menurun. Kita tidak ada lagi ruang bernegosiasi, tidak ada lagi ruang untuk
memastikan bagaimana kondisi riil di lapangan, ini kan berdasar data-data saja dari Badan Pusat
Statistik [BPS]
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau batas atas itu
lebih rendah dari pada UMP tahun berjalan maka dia tidak naik upah. UMP-nya tidak naik pakai
UMP tahun berjalan. Gubernur tidak boleh menyimpang dari itu
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau kita lihat KHL ini
harusnya dilihat realitasnya di lapangan. Makanya harus survei ke pasar tidak berdasar pada
data-data di BPS. Misalnya, inflasi itu kan menghitung barang yang sangat rendah sampai
mewah. Menurut saya ini bias
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Penghitungan UMP berdasar pada
kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang meliputi daya beli, median upah dan tingkat
penyerapan tenaga kerja. Semua data itu kita peroleh dari lembaga yang memiliki kewenangan
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Biasa dalam diskusi dewan pengupahan
ada hal-hal yang berbeda pendapat. Namun semua basisnya adalah data yang diambil dari
lembaga yang punya otoritas
Ringkasan
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai
perhitungan upah minimum provinsi 2022 berdasarkan kondisi ekonomi makro tahun berjalan
tidak memberikan ruang bagi buruh untuk menegosiasikan kebutuhannya. Adapun,
penghitungan upah minimum provinsi (UMP) melalui kondisi makro perekonomian tersebut
berasal dari amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
sebagai turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
61
