Page 81 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021
P. 81
KEMENAKER TERUS BERUPAYA MEMBUKA PELUANG PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa setiap negara mengambil kebijakan
masing-masing dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, tak terkecuali
kebijakan menutup sementara dari masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Tidak dipungkiri terdapat kebijakan negara penerima yang untuk sementara menutup masuknya
Pekerja Migran Indonesia ke negara tersebut," ucap Menaker Ida di Jakarta, Rabu (8/9).
Namun demikian, kata Menaker Ida, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengadakan
komunikasi, penjajakan, dan kerja sama untuk dapat membuka peluang penempatan. "Kami
terus berkomunikasi, dari mulai sebelum PPKM hingga saat ini. Komunikasi ini tentunya juga
melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta koordinasi dengan lintas
kementerian/lembaga," ucapnya.
Menurutnya, Pemerintah tengah fokus berupaya agar lokasi favorit tujuan penempatan dapat
memberikan kesempatan bagi PMI. Ia mencontohkan bagaimana dibukanya penempatan PMI
ke Hong Kong kembali per 30 Agustus 2021, melalui rangkaian negosiasi oleh Perwakilan RI dan
koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait penyiapan mekanisme teknis untuk pemenuhan
persyaratan yang diminta Pemerintah Hong Kong.
Ia menambahkan, upaya juga telah dan terus dilakukan Pemerintah dengan otoritas Taiwan.
Pemerintah disebutnya terus melakukan persiapan-persiapan untuk meyakinkan keseriusan
Indonesia dalam pengelolaan proses persiapan untuk meminimalkan risiko terinfeksi Covid-19.
"Pemerintah juga terus berupaya melakukan penjajakan penyiapan kerja sama dengan negara-
negara, meski pun dengan rencana implementasi tidak dalam waktu dekat," ucapnya.
Ia menjelaskan, bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri adalah hak dan pilihan setiap
tenaga kerja. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memfasilitasinya, baik melalui
layanan-layanan maupun pengaturan atau tata kelola pelaksanaan penempatan pekerja migran
Indonesia.
"Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan CPMI atau PMI beserta
keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan
kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja," ucapnya.
80
