Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021
P. 19
Judul Langkah Pemerintah Lindungi Pekerja Migran di Masa Pandemi
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL Pg5
Jurnalis RO
Tanggal 2021-05-27 03:56:00
Ukuran 269x323mmk
Warna Warna
AD Value Rp 286.216.000
News Value Rp 1.431.080.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan berbagai
langkah strategi dan penanganan kembalinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara
penempatan, terutama pada masa pandemi covid-19 di daerah perbatasan dan basis PMI.
Menurut Menaker Ida Fauziyah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah pusat bersama pemerintah
provinsi, kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus kepulangan PMI
dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah.
LANGKAH PEMERINTAH LINDUNGI PEKERJA MIGRAN DI MASA PANDEMI
PEMERINTAH melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan berbagai
langkah strategi dan penanganan kembalinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara
penempatan, terutama pada masa pandemi covid-19 di daerah perbatasan dan basis PMI.
Menurut Menaker Ida Fauziyah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah pusat bersama pemerintah
provinsi, kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus kepulangan PMI
dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah.
"Kemnaker telah berkoordinasi dengan Kemenkes, permohonan pemeriksaan kesehatan di
debarkasi bagi PMI pulang. Surat ditindaklanjuti dengan SE Dirjen Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit ke seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada 27 Maret," kata Ida Fauziyah dalam
rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5)
lalu.
Langkah perlindungan PMI lainnya yang dilakukan Kemnaker yakni berkoordinasi dengan Atas
Ketenagakerjaan di 12 Perwakilan RI untuk mengimbau PMI yang akan kembali ke Indonesia
agar melaporkan kepulangannya secara daring atau luring.
"Kami juga berkoordinasi dengan BP2MI dan Dinas Ketenagakerjaan untuk penanganan saat
kedatangan dan kepulangan PMI sampai ke daerah asal," katanya.
18
