Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MEI 2021

Hingga kini, Ida memastikan moratorium pemberian izin baru untuk penggunaan TKA selama
pandemi COVID-19 masih berlaku. Namun, terdapat pengecualian bagi TKA yang bekerja pada
Proyek Strategis Nasional (PSN) dan objek vital strategis/nasional.

Pengecualian itu harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian
lembaga terkait, sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Pengecualian juga dapat diberikan
kepada TKA yang sudah dipekerjakan dan masih berada di wilayah Indonesia, yang dapat
diperpanjang berdasarkan permohonan pengajuan dari pemberi kerja.

Dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene (F-Nasdem), Ida
juga menjelaskan alur proses permohonan izin kerja TKA sebelum masa pandemi dan selama
masa pandemi COVID-19.

Sebelum kondisi COVID-19, perusahaan yang akan mempekerjakan TKA harus mengurus izin ke
Kemnaker terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Ditjen Imigrasi.

Sedangkan selama masa pandemi COVID-19, pemberi kerja (perusahaan) pengguna jasa TKA
harus mengajukan permohonan ke PSN dan objek vital strategis/nasional untuk mendapatkan
pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian lembaga terkait. Kemudian izin tersebut
dilanjutkan ke Kemnaker dan terakhir ke Ditjen Imigrasi.

"Jadi ada proses yang harus dilalui. Karena pada prinsipnya selama pandemi dilarang dengan
pengecualian yang sudah saya sampaikan di atas," kata Politikus PKB ini.

Ida menjelaskan, keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini, sebagian besar
diperlukan dalam rangka investasi penanaman modal asing. Tujuannya untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja serta percepatan pembangunan
infrastruktur nasional.

"Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan.
Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga
kerja lokal," ujarnya.

83