Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 100
"Penerapan sistem jaminan kehilangan pekerjaan di negara-negara tersebut dapat dijadikan
sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia,"
kata Menaker Ida dalam rapat kerja yang dipantau secara virtual dari Jakarta.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain instansi yang menjadi regulator, teknis
operasional, manfaat program, kualifikasi yang mendapatkan manfaat program, durasi dari
manfaat program JKP tersebut, serta cakupan kepesertaan.
Dia juga menjelaskan substansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu kepesertaan program JKP
berasal dari peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).
Penyelenggara JKP sendiri terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). Untuk BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit, sementara Kemnaker
berkaitan dengan pelatihan dan mencari kerja.
Yang masuk dalam kriteria PHK adalah yang orang yang kehilangan pekerjaan karena
perusahaan melakukan penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan status
kepemilikan, kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja.
Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total.
Ketentuan minimal masa kepesertaan program JKP ialah 24 bulan, masa iuran 12 bulan, dan
membayar iuran berturut-turut selama enam bulan. Manfaat program JKP diberikan selama
paling lama enam bulan dengan persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah
nasional.
Selain itu, dari sisi iuran terdapat batas atas upah yakni sesuai plafon Jaminan Pensiun atau
menggunakan rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya dari rekomposisi iuran JKK, modal
awal, dan iuran pemerintah.
"Semua ini telah ditentukan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Tentang Cipta
Kerja). Kami mem- brackdown -nya dalam aturan pemerintah," tegas Ida.
Terkait penyusunan RPP JKP, Kemnaker sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
terkait penyusunannya terutama dengan Kementerian Keuangan dan sekarang sedang dalam
proses finalisasi.
Ida menambahkan bahwa pembahasan dengan Tim Tripartit, yang terdiri dari pemerintah, buruh
dan pengusaha, akan dilakukan dalam waktu dekat.
99
