Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 12

Judul               Pemerintah Harmonisasi Regulasi Jamsostek, Pelaku Usaha Soroti JKP
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20210119/12/1344662/pemerintah-
                                    harmonisasi-regulasi-jamsostek-pelaku-usaha-soroti-jkp
                Jurnalis            Rahmad Fauzan
                Tanggal             2021-01-19 06:21:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Bob Azzam (Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT. Toyota Motor
              Manufacturing Indonesia) Ini bersumber dari Undang-Undang No. 13/2003 soal pesangon, yakni
              ada confused antara uang tunggu menjelang seseorang mendapatkan pekerjaan kembali dengan
              uang pensiun. Ini yang harus dibahas secara menyeluruh

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Presiden Joko Widodo telah memerintahkan
              Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  [Bappenas]  untuk  mengorganisir  proses
              harmonisasi regulasi terkait jaminan sosial



              Ringkasan

              Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam menilai
              perihal  jaminan  kehilangan  pekerjaan  (JKP)  harus  dibahas  secara  menyeluruh  dalam  proses
              harmonisasi sejumlah aturan terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dia menilai selama
              ini terjadi kebingungan antara ketentuan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan
              dana pensiun dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.


              PEMERINTAH HARMONISASI REGULASI JAMSOSTEK, PELAKU USAHA SOROTI JKP

              Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam menilai
              perihal  jaminan  kehilangan  pekerjaan  (JKP)  harus  dibahas  secara  menyeluruh  dalam  proses
              harmonisasi sejumlah aturan terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.

              Dia  menilai  selama  ini  terjadi  kebingungan  antara  ketentuan  mengenai  jaminan  kehilangan
              pekerjaan  (JKP)  dan  dana  pensiun  dalam  Undang-Undang  No.  13/2003  tentang
              Ketenagakerjaan. "Ini bersumber dari Undang-Undang No. 13/2003 soal pesangon, yakni ada
              confused antara uang tunggu menjelang seseorang mendapatkan pekerjaan kembali dengan
              uang  pensiun.  Ini  yang  harus  dibahas  secara  menyeluruh,"  ujarnya  kepada  Bisnis,  Senin
              (18/1/2021).

                                                           11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17