Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021

Dia juga berharap proses harmonisasi regulasi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan
nantinya dapat menyelesaikan masalah dengan tidak membuat masalah baru, serta diatur
mengenai dana pelatihan bagi orang yang kehilangan pekerjaan sehingga segera mendapatkan
pekerjaan kembali.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan melakukan harmonisasi program jaminan sosial
ketenagakerjaan tahun ini sebagai evaluasi dari pelaksanaan tahun lalu yang tercatat cukup
banyak mengalami masalah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat sejumlah masalah terkait dengan program
tersebut, di antaranya; pertama, program manfaat Penyakit Akibat Kerja (PAK) bergesekan
dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sehingga menimbulkan tidak terbayarnya
pengobatan atas risiko PAK.

Kedua, manfaat Jaminan Pensiun yang masih kecil, serta tidak adanya peta jalan iuran menuju
8 persen; ketiga, adanya penarikan lebih awal manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) setelah pekerja
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) 19/2015. "Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengorganisir proses harmonisasi
regulasi terkait jaminan sosial," ujar Ida dalam rapat kerja dengan DPR RI, Senin (18/1/2021).

Adapun, sejumlah aturan yang diharmonisasi di antaranya, Undang-Undang No. 40/2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang No. 24/2011 tentang BPJS, Undang-
Undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun.

Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 82/2019 tentang manfaat program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Peraturan Presiden No. 82/2018 tentang
pelayanan jaminan kesehatan selama 6 bulan bagi pekerja yang terkena PHK tanpa membayar
iuran, serta beberapa regulasi terkait lainnya.

12