Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021

Agus mencontohkan pada investasi saham, mayoritas penempatan atau 98% penempatan dana
dilakukan pada saham kategori Blue Chip atau LQ45. Meski demikian, penempatan padasaham
non-LQ45 juga tetap dilakukan dengan menerapkan protokol investasi yang ketat.

Jumlah saham non-LQ45 tersebut hanya sekitar 2% besarannya dari total portofolio saham
BPJamsostek.

"Untuk saham, BP Jamsostek hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan saham yang
mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan memberikan
deviden secara periodik. Tentunya faktor analisis fundamental dan review risiko menjadi
pertimbangan utama dalam melakukan seleksi emiten. Jadi, tidak ada investasi pada saham-
saham gorengan," papar Agus.

Terpisah, pengamat ekonomi Yanuar. Rizky menilai biaya investasi untuk pengelolaan investasi
dana jaminan sosial harus makin rendah. Beberapa catatan dari laporan keuangan pengelolaan
dana investasi rasio biaya investasinya masih belum efisien.
"Paradigma manajer investasi harus kuat di BP Jamsostek sehingga bukan lagi menj adi institusi
yang bagi-bagi alokasi portofolio ke pihak ketiga," katanya.

Yanuar berharap investasi di BP Jamsostek harus semakin mandiri dikelola. Peningkatan
kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci sehingga cost leadership dari sisi biaya
investasi akan semakin rendah. Karena yang controllable darimanajemen itu sisi pengelolaan
biaya,kalau retum ada faktor makro yang memengaruhi.

"Dari sisi alokasi juga perlu ada rebalancing portofolio agar iretim juga adaptif dengan kondisi
pasar dan makro ekonomi, kapasitas membaca pasar berbasis teknologi bigdata alerting system
adalah kepatutan tata kelola investasi yang harus dibenahi," tandasnya.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, penyelenggaraan
program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJamsostek memilih sejumlah kendala yang
harus diselesaikan.

"Masalah pertama berkaitan dengan cakupan kepesertaan. Karena pemerintah bersama BP
Jamsostek harus dapat melakukan perluasan cakupan kepesertaan semesta untuk semua
segmen," kata Ida.

Faktor kedua, lanjut Ida, terkait dengan penyelenggaraan tiga program jaminan sosial.
Kementerian Ketenagakerjaan menemukan banyaknya manfaat penyakit akibat kerja (PAK)
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang tidak terbayar karena bersentuhan dengan
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Banyak penarikan lebih awal atas manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT). Penarikan itu
memang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 19/2015, tetapi
implementasinya membuat kondisi proteksi para pekerja menjadi rentan," sebutnya.

rakhmatbaihatp/

micheUenatedia

19