Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021

MENAKER BELUM DAPAT PERINTAH LANJUTKAN BANTUAN SUBSIDI GAJI 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, pemerintah belum berencana menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan 2021.

Hingga saat ini, pemerintah masih mempertimbangan rencana melanjutkan program bantuan
subsidi gaji sesuai dengan kondisi ekonomi.

"Untuk APBN 2021 kami memang belum menerima perintah ubtuk menyalurkan kembali program
BSU," ujar Ida dalam rapat kerja bersama DPR, Jakarta, Senin (18/1/2020).
Meskipun belum dimasukkan dalam rencana belanja pemerintah tahun ini, nantinya program
tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh. Termasuk pengaruh ekonomi terkini terhadap
penghasilan para pekerja karyawan swasta.

"Kami punya evaluasi, akan kami berikan pada Pak Kemenko Perekonomian. Agar, jika memang
ekonomi belum secara normal kembali diskusi kami mengenai program BSU ini kita bisa
pertimbangkan dilakukan kembali di 2021," paparnya.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan mencatat realisasi penyaluran subsidi gaji gelombang I
mencapai 99,11 persen atau belum tersalurkan sebanyak 110.762 pekerja. Sementara pada
gelombang II sebanyak 98,71 persen atau sekitar 159.727 pekerja.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nur Nadlifah mengusulkan Kementerian Ketenagakerja
memperluas kepesertaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam empat bulan terakhir, peserta subsidi upah hanya diikuti oleh karyawan perusahaan
swasta.

Nur Nadlifah mengatakan, penerima bantuan subsidi gaji tersebut perlu diperluas. Sebab, selama
ini masih banyak pekerja diluar pekerja karyawan swasta yang memiliki penghasilan di bawah
rata-rata upah minimum.

"Mungkinkah dibuat skema agar guru honorer, nelayan, tukang becka yang terdaftar di BPJS
ketenagakerjaan juga mendapat BSU ke depan. Kalau memang mungkin dibuat skema sehingga
pendaftaran tak harus melalui perusahaan besar," ujarnya, Senin (18/1/2021).

Nadlifah melanjutkan, beberapa masyarakat di daerah bahkan memiliki penghasilan Rp600.000
namun tidak mendapat bantuan akibat tidak terdaftar dalam penerima BSU.

"Untuk BSU kan selama ini penerimanya karyawan di perusahaan. Saya rasa banyak karyawan
yang gajinya dibawah Rp1 juta. Di dapil saya ada Rp600.000 sebulan. Saya rasa mereka berhak
mendapat BSU tapi dengan catatan mereka harus terdafatar di BPjS ketenagakerjaan,"
paparnya.

Perluasan kepesertaan penerima BSU tersebut perlu dilakukan untuk mengakomodir kepentingan
seluruh lapisan masyarakat. Apalagi jika pekerja tersebut sangat membutuhkan bantuan dari
pemerintah di masa pandemi.

"Mungkin perusahaan kecil atau sekolah bisa mendaftarkan guru atau karyawannya untuk
program subsidi gaji ini. Dengan demikian bisa mendorong seluruh yang orang bekerja meski
tidak diperusahaan bisa ikut program ini sehingga kita bisa mengakomodir seluruh lapisan
masyarakat," tandasnya.

202