Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021

Jika ditilik dari tahun 2016 hingga 2020 saja, dana kelolaan BP Jamsostek dapat tumbuh
mencapai 2 kali lipat dengan CAGR sebesar 18,74%, hingga mencapai Rp486,38 triliun. Padahal
sejak tahun 1977 hingga 2015, dana kelolaan BPJAMSOSTEK berada pada angka Rp206,58
triliun. Hal ini jelas membuktikan kinerja dalam meningkatkan kepesertaan dan mengelola dana
investasi sangat baik dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang diperoleh.

Peningkatan dana kelolaan investasinya ini juga tentunya tidak lepas dari protokol penempatan
dana yang dimiliki BPJS yang sangat ketat. Jika dilihat dari aturan yang dimiliki, sangat kecil
kemungkinan penempatan dana investasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.

Contohnya pada aturan penempatan dana, kapitalisasi pasar dari emiten yang dituju minimal
Rp3 triliun. Contoh lainnya seperti rerata nilai transaksi saham yang akan dibeli minimal Rp20
miliar.

Protokol ketat dalam mengatur penempatan dana investasi ini yang menjadi rahasia BP
Jamsostek agar tetap mendapatkan hasil investasi yang selalu meningkat, untuk kepentingan
seluruh peserta.

Menilik kinerja kepesertaan BPJS, total 50,72 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta hingga
akhir Desember 2020. Hasil ini merupakan pencapaian yang positif untuk mengakhiri tahun 2020,
meski dengan kondisi pandemi Covid-19 yang juga tidak kalah menantang bagi peningkatan
kepesertaan.

Sementara dari sisi perusahaan peserta atau pemberi kerja, pada periode yang sama capaian
yang diraih oleh BPJS sebesar 683,7 ribu perusahaan.

Melalui inisiatif PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), BPJS juga mendorong
kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).
Terhitung sejak 2017 sampai dengan akhir Desember 2020, PERISAI ini telah berkontribusi
positif terhadap kepesertaan sebesar 1,6 juta peserta dengan total iuran Rp364,2 miliar yang
dilakukan oleh 4.694 PERISAI aktif yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara untuk perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), terhitung Desember
2020, sebanyak 376,6 ribu PMI telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK dengan nilai iuran
mencapai Rp31,9 miliar.
"Walaupun banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat berkurangnya pendapatan
usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19, BP Jamsostek tetap dapat melakukan akuisisi
peserta sebanyak 17,4 juta untuk tahun 2020”, jelas Agus.

Meski demikian, dirinya mengaku lonjakan klaim JHT imbas dari PHK tidak bisa dihindari, yaitu
sebesar 15,22% atau sebanyak 2,2 juta pengajuan klaim JHT pada tahun 2019 dengan nominal
yang juga melonjak 24,25% atau sebesar Rp26,64 Triliun.

Sepanjang tahun 2020, pembayaran klaim atau jaminan yang dikucurkan BP Jamsostek
mengalami peningkatan sebesar 20,01% atau mencapai Rp36,5 triliun. Dengan perincian klaim
untuk Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp33,1 triliun untuk 2,5 juta kasus, Jaminan Kematian
(JKM) sebanyak 34,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,35 triliun, Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) sebanyak 221,7 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp1,55 triliun, dan Jaminan
Pensiun (JP) sebanyak 97,5 ribu kasus dengan nominal sebesar Rp489,47 miliar.

“Tentunya kami akan selalu optimis dengan tetap waspada terhadap tantangan-tantangan yang
mungkin akan muncul di depan, seperti dengan mewujudkan transformasi digital berkelanjutan.
Tahun 2021 ini harus bisa dijadikan titik balik pulihnya perekonomian Indonesia setelah didera
pandemi. BP Jamsostek siap mendukung upaya ini agar perlindungan menyeluruh pekerja
Indonesia dapat segera terwujud”, pungkasnya.
200