Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 231
Penyelenggara program JKP adalah BPJS Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan dan
Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pelatihan dan mencari kerja.
Kriteria PHK yang dimaksud agar dapat mendapat program JKP adalah karena alasan
penggabungan/perampingan/efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan. Kemudian,
karena alasan kerugian, tutup, dan pailit serta melakukan kesalahan terhadap pekerja.
"Ini kriteria PHK yang akan mendapatkan JKP," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX
DPR, Senin (18/1).
Ida menyebut, program JKP dikecualikan bagi PKWT, pensiun, meninggal dan cacat total.
Eligibilitas atau ketentuan minimal masa kepesertaan adalah 24 bulan, masa iuran 12 bulan dan
membayar iuran berturut-turut selama enam bulan.
Manfaat diberikan selama paling lama enam bulan dengan presentase tertentu dari upah
dilaporkan atau rata-rata upah nasional. "Sumber iurannya dari rekomposisi iuran JKK, modal
awal dan iuran pemerintah," ucap Ida.
Ida mengatakan, pelaksanaan program JKP di Indonesia akan sama dengan implementasi JKP
yang telah dilakukan Malaysia. Yakni ada, dan training dan durasi manfaatnya selama enam
bulan.
Ia menyebut, sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait penyusunan RPP
tentang JKP. Terutama dengan kementerian keuangan dan sekarang sedang dalam proses
finalisasi.
Pembahasan draf RPP tentang JKP bersama tripartit juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Ini baru draf karena kami dalam proses penyusunan RPP nya," ujar Ida.
230
