Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 252
Benny mengatakan, sejak Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya
Penempatan PMI ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020 lalu, sejatinya peraturan tersebut efektif
mulai berlaku 15 Januari 2021 atau telah diberikan masa transisi selama enam bulan.
"Namun, melihat kesiapan pemerintah daerah dan calon pemberi kerja di negara-negara tujuan
penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang masa transisi selama enam bulan ke depan
hingga tanggal 15 Juli 2021," jelas Benny pada akhir pekan lalu.
Selama masa transasi enam bulan tersebut, BP2MI telah melakukan berbagai langkah dalam
persiapan implementasinya, antara lain, pertama melakukan pertemuan dengan Menteri
Ketenagakerjaan RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Dalam Negeri RI.
Kedua, menyebarkan informasi ke perwakilan Indonesia di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang,
Kota Kinabalu, Kuching, Tawau, Singapura, Hong Kong, dan KDEI Taipei.
Ketiga, menyusun petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan dengan melibatkan
Kemenaker, Kemenlu, Kemendagri, NGO, dan menetapkan juklak pembebasan biaya
penempatan melalui Kepka 323/2020 tanggal 21 Desember 2020.
Keempat, mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan Taiwan yang melibatkan
Ministry of Labor Taiwan, KDEI Taipei, TETO, Kemenaker, dan BP2MI pada tanggal 23 Desember
2020, serta Hong Kong yang melibatkan Department of Labor Hong Kong SAR, KJRI Hong Kong,
Kemenaker, BP2MI, Asosiasi Agensi di Hong Kong, asosiasi pemberi kerja di Hong Kong dan
organisasi/komunitas PMI di Hong Kong tanggal 30 Desember 2020.
Kelima, menyesuaikan proses pelayanan penempatan melalui SISKO-P2MI yang meliputi:
mekanisme pendaftaran CPMI, mekanisme seleksi, mekanisme verifikasi dokumen, serta
mekanisme verifikasi dan pelaksanaan OPP.
Keenam, membentuk Tim Penyesuaian sistem dan helpdesk kepada CPMI dan stakeholders.
Ketujuh, menyusun indikasi nominal biaya penempatan per negara tujuan penempatan agar
calon pemberi kerja mengetahui perkiraan biaya penempatan yang akan ditanggung oleh
pemberi kerja di negara tujuan penempatan.
"Dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh BP2MI dan melihat fakta empirik di lapangan,
ditemukan fakta bahwa belum adanya kesiapan pemerintah daerah dalam hal politik anggaran
dan menjalankan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kerja bagi PMI sebagaimana yang
menjadi perintah UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 40 dan 41," pungkasnya.
251
