Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021

REKOMPOSISI IURAN JKK JADI SUMBER IURAN JKP

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bahwa rekomposisi iuran pada
program Jaminan Kecelakaan Kerja OKK) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), menjadi salah satu sumber iuran program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan OKP). Selain itu, sumber iuran juga diperuntukkan dari dana awal dari BP Jamsostek
dan iuran pemerintah.

Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX
DPR RI pada Senin (18/1) yang turut disiarkan secara virtual. Dia mengungkapkan, ketentuan
lebih lanjut mengenai program JKP akan dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Sumber iurannya adalah dari rekomposisi iuran JKK, modal awal, dan iuran pemerintah. Semua
ini telah ditentukan dan diatur dalam aturan (UU) 11/2020, kami membreakdown dalam PP,"
papar Ida.

Dia menjelaskan, pemerintah masih dalam proses penyusunan Rancangan PP. Koordinasi juga
telah dilakukan terutama dengan Kementerian Keuangan. Adapun progres peraturan teknis itu
sudah masuk dalam tahap finalisasi. Adapun penyelenggaraan program JKP sendiri merupakan
amanat dari Pasal 82 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pada kesempatan itu, Ida turut memaparkan Grand Design Program JKP. Dia menjelaskan,
rangkaian penyelenggaraan berkiblat dari tiga negara yang telah merealisasikan program
tersebut yakni Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. "Dari negara-negara itu kami lebih dekat
dengan yang dilakukan oleh Malaysia, jadi ada employment benefit, employment Service, dan
vocational training," ungkap dia.

Dia menjelaskan, Malaysia memulai inisiasi program JKP pada 2011 dan berhasil
diimplementasikan tahun 2018. Kualifikasi peserta yang dapat merasakan program JKP
diantaranya minimal mengiur selama 12 bulan dan tercatat sebagai peserta selama 24 bulan.
Sedangkan durasi manfaat yang diberikan selama enam bulan.

Sementara pada draf desain sistem JKP yang dicanangkan pemerintah hampir sama. Tercatat
masa kepesertaan selama 24 bulan, masa iuran selama 12 bulan, dan membayar iuran berturut-
turut selama enam bulan. Peserta JKP harus juga mengikuti program-program sebelumnya yakni
JHT, JKK, J KM, dan JP.

Dalam hal ini, BP Jamsostek akan bertindak sebagai pihak yang memberikan manfaat berupa
casli benefit. Sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan bertindak sebagai pihak yang
menyelenggarakan pelatihan serta mencarikan kerja. "Manfaat diberikan selama paling lama
enam bulan dengan persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional,"
terang Ida.

Dia mengungkapkan, tentu salah satu manfaat program JKP diberikan kepada pekerja yang
kehilangan pekerjaannya melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun demikian,
pemerintah menentukan deretan kriteria PHK tersebut Pertama, karena
penggabungan/perampingan/efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan. Kedua, karena
adanya kerugian, tutup, dan pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja.
Kriteria itu dikecualikan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pensiun,
meninggal, dan cacat total.

28