Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021

Permasalahan Jaminan Sosial

Pada agenda rapat kerja itu, Menteri Ketenagakerjaan juga memaparkan permasalahan program
jaminan sosial ketenagakerjaan. Setidaknya ada enam permasalahan yang dideteksi pemerintah.
Pertama, permasalahan terkait kepesertaan, perluasan cakupan kepesertaan semesta untuk
semua segmen.

Data yang dipaparkan Kementerian Ketenagakerjaan, kepesertaan BP Jamsostek pada 2020
menurun menjadi sebanyak 51,75 juta peserta. Jumlah itu menurun 4,94% (yoy) dibandingkan
akhir tahun 2019 sebanyak 54,45 juta peserta. Jika dirinci, peserta JKK dan JKM tercatat turun
9,47% menjadi 31,01 juta, peserta JP turun 10,57% menjadi 16,37 juta, dan peserta JHT
berkurang 2,06% menjadi 36,48 juta.

Permasalahan kedua adalah pada masing-masing program. Untuk program JKK, manfaat
penyakit akibat kerja (PAK) yang bersentuhan dengan program JKN, menimbulkan tidak
terbayarnya pengobatan atas risiko PAK Pada program JHT, adanya penarikan lebih awal (earty
withdrawal), manfaat JHT yang dapat ditarik satu setelah pekerja mengalami PHK sebagaimana
Permenaker Nomor 19/2015.

Program J P pun ditemui permasalahan. Di antaranya manfaat JP yang masih sangat kecil, serta
tidak adanya peta jalan kenaikan yang diharapkan mencapai 8%. "Selain itu, perusahaan yang
melaksanakan dana pensiun sesuai UU Cipta Kerja beranggapan program J P pada BP Jamsostek
menjadi tidak wajib," ujar Ida.

Lebih lanjut, permasalahan ketiga terkait pengembangan program sesuai amanat UUD 1945 dan
Konvensi ILO 102. Sedangkan permasalahan keempat adalah perlunya harmonisasi peraturan di
bidang jaminan sosial dengan memperhatikan putusan MK terkait jaminan sosial. Permasalahan
kelima, perlunya penguatan kelembagaan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan
sosial. Serta keenam, yakni transformasi program yang diselenggarakan oleh PT Taspen
(Persero) dan PT Asabri (Persero), (pri)

29