Page 447 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 447
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyesalkan atas kembali terjadinya kasus
pelarungan ABK asal Indonesia oleh kapal berbendera China. Pasalnya, kasus pembuangan jasad
ABK ke laut itu bukan kali pertama yang dilakukan.
"Waktu itu heboh hingga berujung pemanggilan Dubes China oleh Kemenlu. Ternyata sekarang
terjadi dan berulang lagi. Artinya China menganggap enteng apa yang terjadi terhadap ABK asal
Indonesia dan pemerintah kurang wibawa untuk melindungi nasib Pekerja Migran Indonesia
(PMI)," kata Mufida dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2020).
Dengan melihat kejadian tersebut kembali berulang, Mufida meminta Pemerintah segera
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan teknis turunan dari UU No 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Ia pun mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 188 agar ada kemampuan
hukum Internasional bagi pemerintah dalam melindungi ABK Indonesia.
"Aturan turunan di pemerintah belum selesai, ini hal serius tidak soal nyawa anak bangsa di luar
negeri. Aturan ini bukan hanya melindungi PMI yang berprofesi sebagai ABK. Jika tidak ada
aturan teknis, ke depan jika ada kasus diskriminasi PMI kita akan gelagapan lagi," ujarnya.
Selain itu, Mufida juga meminta adanya perizinan satu pintu. Sebab selama ini izin untuk menjadi
ABK masih di bawah Kementerian Perhubungan.
Sementara ada tiga kementerian yang terkait dengan kasus ABK ini yakni Kementerian
Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Soal izin harus satu pintu agar tidak ada Kementerian atau lembaga yang kemudian saling
menunggu jika ada permasalahan," tuturnya.
446
