Page 510 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 510
"Data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan
upah tepat sasaran," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).
Apalagi, sebut dia, di masa pandemi Covid-19 ini banyak buruh yang tidak mendapatkan upah
penuh. Dampaknya adalah daya beli menurun.
KSPI sendiri secara terbuka pernah mengusulkan program subsidi upah bagi buruh yang
terdampak akibat pandemi. Dengan adanya subsidi upah, manfaatnya bisa langsung dirasakan
oleh buruh.
" Program ini hampir mirip dengan subsidi upah di beberapa negara, seperti di Selandia Baru,
Eropa Barat, Singapura, dan Australia," katanya.
Saat ini pemerintah tengah fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu rencana yang akan dilakukan mempercepat penyerapan
anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta.
Rencananya, pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di
bawah Rp 5 juta per bulan. Untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang
dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir
mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan gaji tambahan kepada para pekerja dengan
pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong
konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong
pemulihan ekonomi," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2020).
Erick menyebutkan, program stimulus ini tengah difinalisasi agar bisa dijalankan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan di September 2020 ini.
Nantinya, fokus bantuan pemerintah kali ini adalah untuk 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN
yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau
setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
"Bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan
ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," kata pria yang
juga menjabat Menteri BUMN itu .
509
