Page 542 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Judul Ini 31 Kantor Pelanggar PSBB di Jakarta
Nama Media sindonews.com
Newstrend Penutupan Perusahaan Karena Covid-19
Halaman/URL https://metro.sindonews.com/read/124528/170/ini-31-kantor-
pelanggar-psbb-di-jakarta-1596683333
Jurnalis Bima Setiyadi
Tanggal 2020-08-06 10:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI
Jakarta) Ada 31 kantor yang ditutup Karena langgar protokol kesehatan Covid-19. Bahkan 24 di
antaranya terdapat kasus positif COVID-19

negative - Andry (None) Penutupan karena kasus positif COVID-19 ini tidak berarti dilakukan
pada seluruh gedung perkantoran. Namun, hanya pada area yang ditemukan pegawai terjangkit
COVID-19. Kecuali, kasus positif COVID-19 di perkantoran tersebut terjadi secara massif.
Penutupannya juga hanya 3 hari, untuk dilakukan disinfeksi pada area tersebut

Ringkasan

Sebanyak 31 perkantoran di Jakarta melanggar protokol kesehatan COVID-19 selama PSBB
transisi berlangsung. Sebanyak 24 perkantoran diantaranya ditemukan pasien positif COVID-19.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah
mengatakan, pihaknya terus berupaya menekan angka persebaran COVID-19 di perkantoran.
Sambil menunggu sanksi denda progresif yang tengah diatur oleh Biro Hukum, pihaknya terus
melakukan penutupan bagi perkantoran yang terdapat kasus positif maupun melanggar protokol
kesehatan COVID-19.

INI 31 KANTOR PELANGGAR PSBB DI JAKARTA

JAKARTA - Sebanyak 31 perkantoran di Jakarta melanggar protokol kesehatan COVID-19
selama PSBB transisi berlangsung. Sebanyak 24 perkantoran diantaranya ditemukan pasien
positif COVID-19.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah
mengatakan, pihaknya terus berupaya menekan angka persebaran COVID-19 di perkantoran.
Sambil menunggu sanksi denda progresif yang tengah diatur oleh Biro Hukum, pihaknya terus

541