Page 567 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 567
Pandemi Covid-19 telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia juga ekonomi
dunia, semua negara terdampak termasuk Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan angka output perekonomian atau Produk
Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode kuartal II-2020 negatif. PDB Indonesia periode April-
Juni 2020 terkontraksi atau minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Terdapat dua hal yang menjadi fokus dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi , dengan
memberikan stimulus ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Misalnya untuk
masyarakat miskin berupa program bantuan sosial, dan dukungan kepada UMKM berupa subsidi
bunga dan kredit.
Selanjutnya juga dilakukan percepatan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek padat
karya. Upaya percepatan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan upaya kesehatan
dan membangun rasa aman di tengah pandemi ini.
Rasa aman dapat mendorong masyarakat tingkat menengah ke atas untuk mulai berani
membelanjakan uang atau tabungannya pada sektor-sektor produktif maupun investasi, dengan
begitu diharapkan akan menggerakkan perekonomian di Indonesia.
"Program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak namun saling
berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga
harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM, dibutuhkan waktu, data yang akurat serta
koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan tersebut secara tepat," jelas
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir di Jakarta, Kamis (6/8/2020).
"Percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama
pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini
agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit," lanjut dia.
Erick Thohir turut mengkonfirmasi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu
(5/8/2020) kemarin bahwa stimulus selanjutnya dari pemerintah adalah bantuan gaji tambahan
kepada pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak
pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah
menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal
ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi," jelas Erick
Thohir.
"Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
di bulan September 2020 ini. Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non
PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000
per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Bantuan sebesar Rp600 ribu per
bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja
sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," pungkasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang mengkaji rencana pemberian
insentif berupa tambahan gaji bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Karyawan
penerima insentif ini diperkirakan sekitar 13 juta.
"Pemerintah sedang mengkaji pemberian gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki di bawah Rp
5 juta," ujar Sri Mulyani melalui konferensi pers secara online, Jakarta, Rabu (5/8/2020).
566
