Page 624 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020
P. 624
Erick Thohir turut mengkonfirmasi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu
(5/8/2020) kemarin bahwa stimulus selanjutnya dari pemerintah adalah bantuan gaji tambahan
kepada pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak
pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah
menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal
ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi ," jelas
Erick Thohir.
"Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
di bulan September 2020 ini. Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non
PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000
per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Bantuan sebesar Rp600 ribu per
bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja
sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan," pungkasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang mengkaji rencana pemberian
insentif berupa tambahan gaji bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Karyawan
penerima insentif ini diperkirakan sekitar 13 juta.
"Pemerintah sedang mengkaji pemberian gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki di bawah Rp
5 juta," ujar Sri Mulyani melalui konferensi pers secara online, Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Sri Mulyani mengatakan, insentif tersebut nantinnya akan menelan dana sebesar Rp 31,2 triliun.
Hingga kini rencana tersebut masih dibahas. "Ini akan memakan anggaran Rp31,2 triliun,"
jelasnya.
Selain insentif ini, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial produktif bagi 12 juta pelaku
Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Masing-masing pelaku UMKM akan mendapat Rp 2,4
juta.
"Kita akan memberikan bantuan bansos produktif bagi 12 juta UMKM artinya mereka mendapat
Rp 2,4 juta seperti yang sudah disampaikan Presiden beberapa waktu lalu. Pengusaha UMKM
sangat kecil itu bentuknya bantuan produktif jadi bukan pinjaman ini anggarannya Rp 30 triliun,"
tandasnya.
Sebelumnya, Survei Cyrus Network menunjukkan temuan mengejutkan atas manfaat bantuan
sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk menyambung hidup di tengah pandemi Covid-
19. Dimana 68,5 persen masyarakat menyatakan bansos tidak mampu mencukupi kebutuhan
hidup mereka.
"Pada survei kali ini masyarakat merasa bansos tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup.
Dimana jumlahnya cukup tinggi mencapai 68,5 persen," ujar CEO Cyrus Network, Eko Dafid
Afianto dalam memaparkan survei via Zoom, Senin (27/7/2020).
Kemudian, sambung Eko, hanya ada 31,8 persen masyarakat yang merasa bansos mampu
memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi ini. Sedangkan, 2,4 persen responden lainnya
memilih tidak menjawab.
Adapun, bansos tunai menduduki peringkat pertama yang lebih banyak diterima masyarakat
dengan presentase 78,6 persen. Kemudian, bansos non tunai atau sembako sebanyak 67,2
persen.
Untuk bantuan keringanan listrik tercatat menduduki peringkat ketiga dengan angka 31,6 persen.
Disusul relaksasi kredit sebanyak 8.0 persen.
623
