Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2021

Syaratnya: pekerja adalah anggota BP Jamsostek aktif. Mereka harus terdaftar dalam empat
program manfaat sekaligus di BP Jamsostek. Yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.

Kepesertaan pekerja minimal 24 bulan, dan masa iur 12 bulan, serta telah membayar iuran 6
bulan berturut-turut.

RPP ini juga mengatur besarnya iuran untuk JKP sebesar 0,46% dari besaran upah pekerja. Dari
jumlah itu, sekitar 0,22% dari upah bulanan pekerja akan dibayar pemerintah, sisanya hasil
rekomposisi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Meski ada iuran JKP, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi
memastikan pekerja dan perusahaan tak perlu membayar iuran JKP. "Pemerintah akan
membayar iuran dan mengubah komposisi iuran dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan juga Jaminan Kematian (JKM)," katanya ke KONTAN, Kamis (4/2). (lihat tabel).

Pengurangan iuran JKK dan JKM ini juga tak akan mengurangi manfaat yang diterima peserta
bila mengalami risiko kecelakaan kerja maupun mengalami kematian.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat rapat dengan Komisi IX DPR RI belum lama ini
menjelaskan kriteria korban PHK yang bisa mendapatkan JKP adalah jika PHK terjadi akibat
penggabungan, perampingan, efisiensi, perubahan status kepemilikan perusahaan, termasuk
saat perusahaan rugi hingga harus tutup atau pailit serta saat pengusaha melakukan kesalahan
kepada pekerja.

Hanya, Serikat Pekerja tetap menolak aturan ini. Menurut mereka, JKP tidak menyelesaikan
masalah ketenagakerjaan. Pasalnya, pekerja pada dasarnya ingin ada kepastian bisa tetap kerja.
"Pemerintah ini memberikan sogokan, PHK tak apa-apa toh ada JKP," ujar Wakil Ketua

Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Jumisih.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut JKP tidak bisa
dijalankan karena adanya batasan masa kerja. Kata Said, ini artinya UU Cipta Kerja tak
membatasi pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) iku skema ini.

9,77

Jumlah Pengangguran

(periode Agustu, juta jiwa)

Sumber :BPS

7,10 7,07 7,04 7,03

IMI

2020 2019 2018 2017 2016

Poin RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan:

- Peserta JKP adalah pekerja yang berusia belum mencapai usia
54 tahun pada saat mendaftar; dan mempunyai hubungan keria dengan pengusaha dan yang
ikut program jaminan sosial sekaligus menjadi peserta JKP. __
_____________________________

- Iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 0,46%
35