Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021

Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Retno Pratiwi mengatakan iuran JKP akan
dibebankan kepada pemerintah sebesar 0,22%, serta rekomposisi dari iuran program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10% yang selama
ini iurannya dibebankan kepada pemberi kerja.

"Pembiayaannya jadi sebetulnya gratis ya, kalau istilah saya ini gratis karena pengusaha juga
tidak menambahkan biaya lagi dan iuran dibayar oleh pemerintah sebesar 0,22%. Sedangkan
sumber pendanaan kita melakukan rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14% dan JKM 0,10%," kata
Retno dalam webinar 'Membedah Asuransi Pengangguran di Masa Marak PHK', Selasa
(9/3/2021).

Nantinya pekerja yang kena PHK mendapat manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45% dari
upah selama tiga bulan pertama dan 25% dari upah selama tiga bulan berikutnya. Besaran
manfaat akan disesuaikan dengan upah yang dilaporkan di BPJS Ketenagakerjaan, namun
hitungannya dibatasi maksimal Rp 5 juta per bulan.

"Bukan berarti kalau dia upahnya di atas Rp 5 juta tidak mendapat manfaat. Jadi kalau dia lebih
dari Rp 5 juta maka iurannya yang akan dihitung hanya sampai Rp 5 juta, kalau dia di bawah Rp
5 juta maka yang dihitung yang di bawah itu sampai batas Rp 5 juta," tuturnya.

Selain uang tunai, manfaat dari JKP yang bisa didapat korban PHK lainnya adalah akses informasi
pasar kerja atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja
melalui Sisnaker. Korban PHK juga akan mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan
melalui Lembaga Pelatihan Kerja baik milik pemerintah maupun swasta atau perusahaan.

"Nanti dia akan mendapat sertifikat kompetensi. Ini dilakukan oleh Lembaga Pelatihan Kerja baik
itu milik pemerintah maupun swasta atau perusahaan yang sudah memiliki lembaga pelatihan,"
jelasnya.

Perlu diingat bahwa tidak semua korban PHK akan mendapat manfaat JKP karena program ini
akan dikecualikan untuk korban PHK yang sengaja mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun
atau meninggal dunia. Kepesertaan ini otomatis akan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan jika
perusahaan besar atau menengah sudah mendaftarkan pekerjanya ke 5 program yakni Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), JKK, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan JKM. Untuk
usaha kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya dalam program JKN, JKK, JHT, dan
JKM.

118