Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021
P. 117
Penurunan ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda berbagai negara tujuan
penempatan PMI.
"Penempatan PMI wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terkait hal
ini, Kemnaker telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penempatan pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru. Kita utamakan pelindungan PMI yang bekerja di luar negeri," kata Direktur
Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kementerian
Ketenagakerjaan, Eva Trisiana di Jakarta, Selasa (9/3).
Selama pandemi, pertimbangan dalam proses penempatan tidak hanya berdasarkan keputusan
pemerintah, tetapi juga memperhatikan terbukanya akses masuk dari negara penempatan.
Penempatan PMI memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan negara tujuan penempatan
dan otoritas setempat, yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing dengan menerapkan
protokol kesehatan.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara tujuan penempatan," katanya.
Sementara untuk jumlah PMI sendiri, merujuk pada hasil laporan dari World Bank tahun 2017,
diperkirakan ada 9 juta PMI di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun non
prosedural. "Berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia, penempatan terbanyak
ada di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Korea
Selatan," ujarnya.
Dalam upaya penguatan pelindungan bagi PMI dan pencegahan penempatan PMI secara
norprosedural, Kemnaker telah melakukan sejumlah langkah.
Berbagai upaya yang dilakukannya yaitu penguatan kebijakan melalui regulasi; penguatan tata
kelola melalui penguatan kelembagaan, juga termasuk penguatan Satgas Pelindungan PMI;
penguatan kerjasama luar negeri; penguatan Atase Ketenagakerjaan; penguatan sinergitas
tugas dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan; pengembangan pusat layanan bagi
CPMI/PMI dan anggota keluarganya; dan penguatan kerjasama antar lembaga.
Kemnaker juga melakukan upaya deteksi dan pencegahan dini (Early Warning) PMI
nonprosedural sebelum CPMI diberangkatkan ke negara penempatan. Hal ini dilakukan melalui
penyiapan SDM dan peningkatan kualitas CPMI dengan menyediakan dan memfasilitasi pelatihan
CPMI melalui pelatihan vokasi; dan penguatan tata kelola terkait pemanfaatan teknologi
informasi dalam menyediakan layanan bagi stakeholder yang terlibat dalam rantai proses ini.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz].
116
