Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021

Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) hanya sebesar 113.173 orang atau menurun sekitar 40,8 persen
dari jumlah penempatan pada 2019.
Penurunan jumlah penempatan PMI di luar negeri tersebut disebabkan oleh merebaknya
pandemi Covid-19 di berbagai negara, termasuk di negara-negara tujuan penempatan pekerja
migran Indonesia.

"Penempatan PMI wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan . Terkait hal
ini, Kemnaker telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penempatan pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru. Kita utamakan pelindungan PMI yang bekerja di luar negeri," kata Eva di
Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Eva menjelaskan, selama pandemi Covid-19, pertimbangan dalam proses penempatan tidak
hanya berdasarkan keputusan pemerintah, tetapi juga memperhatikan terbukanya akses masuk
dari negara penempatan.

Penempatan PMI memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan negara tujuan penempatan
dan otoritas setempat, yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing dengan menerapkan
protokol kesehatan.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara tujuan penempatan," bebernya.

Sementara untuk jumlah PMI sendiri, merujuk pada hasil laporan dari World Bank tahun 2017,
diperkirakan ada 9 juta PMI di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun non
prosedural.

"Berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia, penempatan terbanyak ada di
Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan,"
imbuhnya.

Lebih lanjut, dalam upaya penguatan pelindungan bagi PMI dan pencegahan penempatan PMI
secara norprosedural, Kemnaker telah melakukan sejumlah langkah.

Berbagai upaya yang dilakukannya yaitu penguatan kebijakan melalui regulasi; penguatan tata
kelola melalui penguatan kelembagaan, juga termasuk penguatan Satgas Pelindungan PMI;
penguatan kerja sama luar negeri; penguatan Atase Ketenagakerjaan; penguatan sinergitas
tugas dan tanggungjawab pemerintah di semua tingkatan; pengembangan pusat layanan bagi
CPMI/PMI dan anggota keluarganya; dan penguatan kerja sama antar lembaga.

Kemnaker juga melakukan upaya deteksi dan pencegahan dini (Early Warning) PMI
nonprosedural sebelum CPMI diberangkatkan ke negara penempatan.

Hal ini dilakukan melalui penyiapan SDM dan peningkatan kualitas CPMI dengan menyediakan
dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi; dan penguatan tata kelola terkait
pemanfaatan teknologi informasi dalam menyediakan layanan bagi stakeholder yang terlibat
dalam rantai proses ini.

111