Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021
P. 108
"Jadi pembiayaan program ini sebetulnya gratis, gratis karena pengusaha juga tidak
menambahkan biaya lagi dan iuran dibayar pemerintah sebesar 0,22 persen," ujar Retno dalam
diskusi Membedah Asuransi Pengangguran di Masa Marak PHK, Selasa (9/3).
Adapun jaminan lainnya, pemerintah juga menanggung 0,14 persen untuk Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK). Di samping itu, ada iuran sebesar 0,10 persen untuk Jaminan Kematian (JKM) yang
dibebankan pada pengusaha atau pemberi kerja.
Retno menjelaskan, korban PHK dengan adanya JKP ini bakal mendapat manfaat berupa insentif
sebesar 45 persen dari upah selama 3 bulan, ditambah 25 persen dari upah 3 bulan berikutnya.
"Besaran manfaat sesuai dengan upah yang dilaporkan di BPJS Ketenagakerjaan. Hitungannya
dibatasi maksimal Rp 5 juta per bulan, ini bukan berarti yang upahnya di atas tidak mendapat
manfaat, tapi yang dihitung yang di bawah itu," jelas Retno.
Program JKP ini juga punya sejumlah manfaat lainnya selain uang tunai. Di antaranya yakni
memberikan akses informasi pasar kerja, hingga pelatihan berbasis kompetensi. Kendati begitu,
Retno menegaskan tidak semua korban PHK bakal mendapatkan manfaat dari JKP.
"Program ini akan dikecualikan untuk korban PHK yang sengaja mengundurkan diri, catat total
tetap, pensiun atau meninggal dunia," pungkasnya.
107
