Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021
P. 106
Status kepesertaan JKP akan dimiliki secara otomatis bagi mereka yang telah menjadi peserta
jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Bagi usaha yang masuk kategori besar dan menengah pekerjanya harus telah ikut dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).
Sementara untuk usaha kecil dan mikro harus diikutsertakan minimal dalam program JKN, JKK,
JHT dan JKM.
Untuk pekerja yang baru memasuki dunia kerja, perusahaan wajib mendaftarkan ke program
jaminan sosial itu sebelum dapat menjadi pemanfaat JKP.
Manfaat bantuan tunai selama enam bulan, informasi pasar kerja dan pelatihan kerja itu juga
dapat diterima jika peserta memenuhi beberapa syarat yaitu mengalami pemutusan hubungan
kerja (PHK) yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
"Di UU Cipta Kerja ketika melakukan pemutusan hubungan kerja maka pemberi kerja harus
menyampaikan terlebih dahulu kepada pekerja bahwa akan melakukan PHK," tegas Retno.
Selain itu untuk mendapatkan JKP maka peserta harus memastikan keinginan untuk bekerja
kembali, memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, serta membayar iuran enam
bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
Hak atas JKP akan hilang ketika tidak mengajukan permohonan klaim selama tiga bulan sejak
terjadi PHK, telah mendapatkan pekerjaan atau meninggal dunia. JKP juga tidak bisa diterima
mereka yang mengundurkan diri.
105
