Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021

"Penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan. Terkait hal ini, Kemnaker telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan
Penempatan pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kita utamakan pelindungan PMI yang bekerja
di luar negeri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/3/2021).

Eva menjelaskan selama pandemi COVID-19 pertimbangan dalam proses penempatan tidak
hanya berdasarkan keputusan pemerintah, tetapi juga memperhatikan terbukanya akses masuk
dari negara penempatan. Penempatan TKI ini memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan
negara tujuan penempatan dan otoritas setempat, yang memperbolehkan masuknya tenaga
kerja asing dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara tujuan penempatan," ungkapnya.

Sementara untuk jumlah pekerja migran sendiri, merujuk pada hasil laporan dari World Bank
tahun 2017, diperkirakan ada 9 juta PMI di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural
maupun non prosedural.

"Berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia, penempatan terbanyak ada di
Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan,"
ungkapnya.
Lebih lanjut, dalam upaya penguatan pelindungan bagi pekerja migran dan pencegahan
penempatan pekerja migran secara non prosedural, Kemnaker telah melakukan sejumlah
langkah. Di antaranya, penguatan kebijakan melalui regulasi, penguatan tata kelola melalui
penguatan kelembagaan, juga termasuk penguatan Satgas Perlindungan TKI, penguatan kerja
sama luar negeri, penguatan Atase Ketenagakerjaan, penguatan sinergitas tugas dan tanggung
jawab pemerintah di semua tingkatan, pengembangan pusat layanan bagi CTKI/TKI dan anggota
keluarganya, dan penguatan kerja sama antar lembaga.

Kemnaker juga melakukan upaya deteksi dan pencegahan dini (Early Warning) pekerja migran
non prosedural sebelum CTKI diberangkatkan ke negara penempatan. Hal ini dilakukan melalui
penyiapan SDM dan peningkatan kualitas CTKI dengan menyediakan dan memfasilitasi pelatihan
CTKI melalui pelatihan vokasi, dan penguatan tata kelola terkait pemanfaatan teknologi informasi
dalam menyediakan layanan bagi stakeholder yang terlibat dalam rantai proses ini.

101