Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021

Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan di Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
Jadi kapan korban PHK bisa dapat manfaat JKP? Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Retno Pratiwi mengatakan pelaksanaan program ini
masih harus menunggu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

"Kami sudah melakukan pengintegrasian data kepesertaan, sudah melakukan validasi dan
verifikasi. (Tapi) harus keluar dulu Permennya untuk juknis (petunjuk teknis) bagaimana
melakukan rekomposisi pendaftaran khususnya peserta eksisting yang sudah terdaftar di BPJS
ketenagakerjaan," katanya dalam webinar 'Membedah Asuransi Pengangguran di Masa Marak
PHK', Selasa (9/3/2021).

Retno memperkirakan korban PHK baru bisa mendapat manfaat JKP tahun depan. Pasalnya,
peserta lewat pemerintah dan pemberi kerja terlebih dahulu harus sudah mengiur minimal 12
bulan dalam 24 bulan, atau membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.
"Jadi mulai sekarang itu argonya sudah mulai berjalan dan pemerintah sedang menyiapkan
segala sesuatunya, BPJS juga demikian. Ini masih satu tahun lagi. Kalau memang ada masukan
kami terima kasih," tuturnya.

Setelah program berjalan, nantinya korban PHK bisa mendapat manfaat JKP jika memenuhi
syarat. Adapun syaratnya harus mengklaim maksimal 3 bulan setelah terjadi PHK, berkeinginan
kerja lagi, dan belum pensiun atau maksimal berusia 54 tahun, dan belum meninggal dunia.

"Kalau mau bekerja lagi baru akan ada notifikasi yang selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan
memberikan manfaat tunainya," ucap Retno Berdasarkan catatannya, tahun 2020 ada 386.877
tenaga kerja yang terkena PHK. Namun dari jumlah itu, tidak semua bisa mendapat manfaat JKP
karena tidak semuanya aktif terdaftar dalam kepesertaan BPJS.

Selain uang tunai, manfaat dari JKP yang bisa didapat korban PHK lainnya adalah akses informasi
pasar kerja atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja
melalui Sisnaker. Korban PHK juga akan mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan
melalui Lembaga Pelatihan Kerja baik milik pemerintah maupun swasta atau perusahaan.

"Oleh si pengantar kerja akan ditanya mau langsung kerja apa pelatihan, nanti akan ada
bimbingan-bimbingan jabatan hingga informasi pasar kerja. Nanti dia akan mendapat sertifikat
kompetensi," imbuhnya.

99