Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021
P. 98

menyebut  bahwa  pembiayaan  program  ini  tidak  memungut  iuran dari pemberi  kerja  bahkan
              pekerja.
              Direktur  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Kemnaker  Retno  Pratiwi  mengatakan,  pembiayaan
              program JKP ini berasal dari pemerintah pusat yang mengiur sebesar 0,22% dan rekomposisi
              iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14% dan Jaminan Kematian (JKM)
              sebesar 0,10%.

              "Sebetulnya JKP ini tidak mengiur si pemberi kerja, pekerja apalagi. Di UU sudah dikatakan kalau
              kita melakukan rekomposisi sebagai sumber pendanaan itu untuk program yang tidak menjadi
              beban dari pekerja," ujar Retno dalam diskusi Membedah Asuransi Pengangguran di Masa Marak
              PHK, Selasa (9/3).

              Nantinya, pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan berupa uang tunai sebesar 45% dari
              upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya.

              Dasar perhitungan upah ini adalah upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dimana
              batas atas upah sebesar Rp 5 juta.

              "Karena di sini adalah upah yang dilaporkan nanti akan terkait dengan manfaat besarannya itu
              nanti, Jadi kami berharap, pemberi kerja atau pengusaha ketika melaporkan ya yang sesuai
              dengan upah itu," katanya.

              Tak  hanya  manfaat  uang  tunai,  ada  pula  manfaat  lain  berupa  akses  informasi  pasar  kerja
              dan/atau  bimbingan  jabatan  serta  pelatihan  kerja  berbasis  kompetensi  yang  dilakukan  oleh
              lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan.

              Adapun, pihak yang berhak menerima manfaat JKP ini adalah pekerja yang mengalami PHK yang
              sesuai dengan UU Cipta Kerja, yang berkeinginan untuk bekerja kembali, dan memiliki masa iur
              paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi
              PHK.

              Namun,  peserta  akan  dikecualikan  untuk  alasan  PHK  karena  mengundurkan  diri,  cacat  total
              tetap, pensiun atau meninggal dunia.

              Lebih lanjut, hak atas manfaat JKP diajukan paling banyak 3 kali selama masa usia kerja. "Dan
              akan hilang ketika dia tidak mengajukan klaim 3 bulan sejak ter-PHK atau telah mendapatkan
              pekerjaan atau yang meninggal dunia," ujarnya.


























                                                           97
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103