Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021

hanya sebesar 113.173 orang atau menurun sekitar 40,8 persen dari jumlah penempatan pada
2019.
"Penempatan PMI wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terkait hal
ini, Kemnaker telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penempatan pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru. Kita utamakan pelindungan PMI yang bekerja di luar negeri," kata Direktur Eva
di Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Direktur Eva menjelaskan, selama pandemi COVID-19, pertimbangan dalam proses penempatan
tidak hanya berdasarkan keputusan pemerintah, tetapi juga memperhatikan terbukanya akses
masuk dari negara penempatan. Penempatan PMI memperhatikan dan mempertimbangkan
kebijakan negara tujuan penempatan dan otoritas setempat, yang memperbolehkan masuknya
tenaga kerja asing dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara tujuan penempatan," kata Direktur Eva.
Sementara untuk jumlah PMI sendiri, merujuk pada hasil laporan dari World Bank tahun 2017,
diperkirakan ada 9 juta PMI di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun non
prosedural.

"Berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia, penempatan terbanyak ada di
Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan,"
katanya.

Lebih lanjut, dalam upaya penguatan pelindungan bagi PMI dan pencegahan penempatan PMI
secara norprosedural, Kemnaker telah melakukan sejumlah langkah.

Berbagai upaya yang dilakukannya yaitu penguatan kebijakan melalui regulasi; penguatan tata
kelola melalui penguatan kelembagaan, juga termasuk penguatan Satgas Pelindungan PMI;
penguatan kerja sama luar negeri; penguatan Atase Ketenagakerjaan; penguatan sinergitas
tugas dan tanggungjawab pemerintah di semua tingkatan; pengembangan pusat layanan bagi
CPMI/PMI dan anggota keluarganya; dan penguatan kerja sama antar lembaga.

Kemnaker juga melakukan upaya deteksi dan pencegahan dini (Early Warning) PMI
nonprosedural sebelum CPMI diberangkatkan ke negara penempatan. Hal ini dilakukan melalui
penyiapan SDM dan peningkatan kualitas CPMI dengan menyediakan dan memfasilitasi pelatihan
C PMI melalui pelatihan vokasi; dan penguatan tata kelola terkait pemanfaatan teknologi
informasi dalam menyediakan layanan bagi stakeholder yang terlibat dalam rantai proses ini.

93