Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021

Ketentuan besaran itu, katanya, disesuaikan dengan standar minimal yang tertuang dalam
Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) Nomor 102
tahun 1952 mengenai standar minimal jaminan sosial.

Selain uang tunai, kata dia, penerima manfaat JKP akan menerima juga akses informasi pasar
kerja yang dilakukan lewat Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kemenaker.

Pemanfaat JKP juga akan menerima pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilakukan lewat
lembaga pelatihan milik pemerintah, swasta atau perusahaan.

Dia juga memastikan bahwa untuk kepesertaan JKP para pengusaha tidak perlu mengeluarkan
biaya tambahan mengingat iuran akan menanggungnya sebesar 0,22 persen dan sumber
pendanaan diambil dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) masing-masing 0,14 pernse dan 0,10 persen.

"Artinya pemberi kerja tidak ada tambahan biaya di sini karena kita akan melakukan rekomposisi
dari dua program JKK dan JKM," katanya menegaskan.

Peserta JKP sendiri adalah pekerja penerima upah yang sudah menjadi peserta program jaminan
sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Sementara yang berhak mendapatkan manfaat JKP adalah yang mengalami PHK dan ingin
bekerja kembali, memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, serta membayar
iuran enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK, demikian Retno Pratiwi.

109