Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2021

Hal itu terjadi karena merebaknya pandemi COVID-19 di berbagai negara, terutama yang
menjadi tujuan penempatan PMI.
Direktur Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker
Eva Trisiana mengatakan, penempatan PMI pada 2020 hanya sebesar 113.173 orang atau
menurun sekitar 40,8 persen dari jumlah penempatan 2019.

Karena itu, penempatan PMI di masa pandemi dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ketat.
"Penempatan PMI wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," kata Eva
di Jakarta, Selasa (9/3).

Guna mendukung penempatan PMI di masa pandemi ini, Kemnaker juga telah mengeluarkan
Pedoman Pelaksanaan Penempatan pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

"Kita utamakan pelindungan PMI yang bekerja di luar negeri," tegas Eva.
Pertimbangan dalam proses penempatan PMI selama pandemi tidak hanya berdasarkan
keputusan pemerintah, tetapi juga memperhatikan terbukanya akses masuk dari negara
penempatan.

Kemudian, mempertimbangkan kebijakan negara tujuan penempatan dan otoritas setempat,
yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara tujuan penempatan," kata Direktur Eva.

Untuk jumlah PMI sendiri, merujuk pada laporan World Bank tahun 2017, diperkirakan ada 9
juta PMI di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun non prosedural.

"Berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia, penempatan terbanyak ada di
Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan,"
jelas Eva.
Dalam upaya penguatan pelindungan bagi PMI dan pencegahan penempatan PMI secara
norprosedural, Kemnaker telah melakukan sejumlah langkah. Antara lain dengan penguatan
kebijakan melalui regulasi.

Kemudian penguatan tata kelola melalui kelembagaan, Satgas Pelindungan PMI, memperkuat
kerja sama luar negeri hingga Atase Ketenagakerjaan, sinergitas tugas dan tanggung jawab
pemerintah di semua tingkatan, pengembangan pusat layanan bagi CPMI/PMI dan anggota
keluarganya, dan penguatan kerja sama antarlembaga.

Kemnaker juga melakukan upaya deteksi dan pencegahan dini (Early Warning) PMI
nonprosedural sebelum CPMI diberangkatkan ke negara penempatan.

Hal ini dilakukan melalui penyiapan SDM dan peningkatan kualitas CPMI dengan menyediakan
dan memfasilitasi pelatihan CPMI melalui pelatihan vokasi, dan penguatan tata kelola terkait
pemanfaatan teknologi informasi dalam menyediakan layanan bagi stakeholder yang terlibat
dalam rantai proses ini.

57